Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama jajaran Polda dan TNI berpatroli di sejumlah titik pemeriksaan atau check point untuk mengawasi jalannya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo, ada 33 titik pemeriksaan dan aparat akan menindak tegas warga yang abai terhadap aturan.
"Selain di 33 check point tadi, juga ada patroli di jalan lainnya. Jadi, ketika ketemu (pelanggaran) pasti dilakukan penegakan hukum di lapangan oleh kepolisian, TNI dan jajaran Pemprov DKI," kata Syafrin saat dihubungi, Jakarta, Selasa (14/4).
Adapun rincian 33 titik pemeriksaan itu ialah 11 check point di perbatasan, 13 check point di stasiun dan terminal, 5 check point di pintu masuk tol, dan 4 check point di dalam kota.
Baca juga:
Syafrin mengingatkan agar warga yang beraktivitas di luar rumah dan mengendarai kendaraan untuk selalu menggunakan masker untuk mencegah penularan vovid-19.
"Harus ikuti protokol kesehatan. Kalau naik motor pakai masker, helm, dan sarung tangan. Jangan mengendarai kendaraan pada saat suhu badan tinggi. Lalu, rutinlah menyemprotkan disinfektan terhadap armadanya," tukas Syafrin.
Pada Senin (13/4), Gubernur Anies Baswedan menyebut ada kenaikan pergerakan masyarakat dari luar ke dalam wilayah Jakarta. Sementara, wilayah penyangga yang terdiri atas Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten belum menerapkan PSBB. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan kawasan tersebut.
“Secara bertahap kita akan tambah check point. Begitu PSBB sinkron, maka proses penindakan atas pelanggaran jauh lebih leluasa. Kita akan tindak tegas semua yang melanggar aturan di PSBB,” jelas Anies di Balai Kota Jakarta. (OL-14)
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Ia mengakui, persoalan sampah sempat terjadi menjelang Lebaran, dipicu gangguan di zona pengolahan di TPST Bantargebang.
Ia menegaskan jika tidak diawasi dengan baik peredaran obat ini berisiko memicu resistensi anti mikroba yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved