Demokrat Kejar Transparansi Bansos Anies

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Mujiyono bakal mencari tahu soal anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Mujiyono mengatakan Anies menjanjikan bakal memberikan Rp1 juta dari APBD DKI ke 1,25 juta warga rentan miskin dan miskin terdampak covid-19. Namun, kenyataanya harga isi paket sembako itu hanya Rp149.500 per kepala keluarga.

"Sejutanya ke mana? Ini yang lagi saya kejar. Jadi, sampai sejauh ini, Pemprov DKI tidak transparan terkait bahan sembako itu. Termasuk di dalamnya data penerima bansos. Data itu saya uber ke mana," kata Mujiyono saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (13/4)

Dari data-data yang dihimpun oleh pihaknya, Mujiyoni menyebut ternyata pemberian sembako dari Anies belum sampai 1,25 juta KK. Pasalnya hanya 1,178 juta KK yang menerima bansos.

Mujiyono juga mengungkapkan data penerima bansos dari Anies ternyata data lama yang belum diupdate. Data itu dari Pogram Keluarga Harapan, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sama BPJS.

Baca juga: Jubir Covid-19: Semua Orang Rentan Terinfeksi

"Bukan data baru, karena kalau data baru nggak keburu. Orang sudah duluan kelaparan. Makanya pakai data yang sudah ada. Sama data dasawisma di bulan November kemarin. Dapatlah jumlahnya 3,7 juta jiwa (total penerima bansos)," kata Mujiyono.

Kritikan yang dilayangkan Mujiyono dalam hal kesiapan pemerintah provinsi DKI Jakarta ketika membagikan sembako. Ia menceritakan, di Penjaringan, Wali Kota Jakarta Utara sudah menunggu bansos dari 10.00 WIB. Namun, ternyata paket sembako baru datang pada 16.00 WIB.

"Gara-gara Pasar Jaya tidak ready menyediakan stoknya. Pak wali, camat, lurah nggak akan terima kalau paketnya tidak lengkap. Misalkan, di dalam paket tidak ada sarden, nggak mau dia, takut difitnah. Pak wali, camat dan lurah itu hanya pelaksana, datanya dari dinas sosial lewat Kominfo. Data ini yang saya kejar," tukasnya. (OL-14)