DKI tidak Beri Bantuan Tunai

KEPALA Divisi Perkulakan, Retail, dan Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring Meiala, menegaskan tidak ada uang tunai dalam
pemberian sembako kepada warga rentan miskin dan miskin DKI Jakarta yang terdampak Covid-19.

“Tidak ada uang tunai, ya. Itu hoaks kalau ada kabar beredar bilang dikasih uang. Total paket seharga Rp149.500 per paket. Sudah termasuk delivery sampai ke warga, packing, dan upah,” kata Edison di Jakarta, kemarin.

Isi sembako yang bakal diterima per kepala keluarga ialah beras 5 kg dalam 1 karung, sarden atau kornet 350 gr sebanyak 2 kaleng, 2 biskuit 300 gr, minyak goreng 0,9-1 ltr, 2 sabun mandi 190 gr, dan 2 lembar masker.

Paket sembako disiapkan oleh Perumda Pasar Jaya dengan pengemasan yang rapat untuk menjaga agar barang tetap higienis. “Personel kami hampir 300 orang. Kami yang bertugas maketin butuh tenaga seharian. Semuanya diusahakan terpenuhi sesuai target,” kata Edison.

Paket sembako itu diberikan kepada 1,2 juta kepala keluarga miskin dan rentan miskin selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pemberian sembako dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama dilakukan mulai 9 - 18 April 2020. Untuk itu Pemprov DKI menyiapkan 20 ribu paket sembako setiap harinya.

Tahapan pemberian sembako selanjutnya akan dilaksanakan 19 hingga 23 April 2020 bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum terdaftar.

Kecemburuan sosial

Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar, menegaskan bantuan sembako yang akan dibagikan ke warga Jakarta harus tepat sasaran.

Menurutnya, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial karena ada warga yang ternyata membutuhkan bantuan sosial di tengah pandemi covid-19. “Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Jangan sampai pada saat pembagian, ada warga miskin tidak dapat. Nanti RT-RW dianggap pilih kasih kepada warganya,” ujar Hasan.

Hasan menyoroti laporan warga di Jakut yang ada masalah dengan pengurus RT-RW soal pendataan penerima bansos. Menurut dia, sebagai garda terdepan pendistribusian paket sembako pada warga, RT-RW harus diingatkan untuk menjaga ketertiban.

“Dengan adanya bantuan RT dan RW, pemprov akan lebih mudah dalam memberikan bantuan sembako pada warga yang tidak mampu, tanpa harus warga mengantre,” tukas Hasan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI yang juga anggota Fraksi PAN Zita Anjani berharap bantuan ini sudah diperhitungkan dengan matang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa waktu ke depan. Jangan sampai tidak cukup untuk kebutuhan warga selama PSBB.

“Selain itu, orang yang mengantar barang ke rumah-rumah warga harus dipastikan steril dari covid-19. Jangan sampai kedatangan mereka
membawa wabah ke rumah warga. Ini bisa jadi kontraproduktif untuk kita,” kata Zita.

Pendistribusian bantuan dalam dua tahap dengan tujuan agar semua warga mendapatkannya dinilai Zita sebagai keputusan yang tepat. Namun, itu jangan sampai terlambat sampai ke warga. “Kasihan warga miskin dan rentan covid-19 yang belum mendapatkan bantuan. Mereka pasti terlambat mendapatkan haknya, ini bahaya sekali,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Kejaksaan Agung ikut mengawasi berbagai kegiatan dan pemanfaatan penggunaan bantuan yang diberikan berbagai pihak untuk menghadapi pandemi virus korona.

“Saya berharap ada transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan wabah virus korona sekarang ini. Tidak boleh sampai terjadi korupsi di
tengah upaya besar kita untuk menghadapi bencana yang luar biasa ini,” tegas Doni. (Put/J-1)