Ada Bau Korupsi di Program DP Rp0 Milik Anies, DPRD: Kita Gerah!

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak angkat bicara soal dugaan kasus korupsi dan pencucian uang terkait pembelian tanah yang dilakukan PD Sarana Jaya. Pihaknya segera mengadakan rapat untuk membahas tersebut.

"Komisi B akan mengadakan rapat akan hal itu dengan memanggil direktur Sarana Jaya. Kita akan meminta klarifikasi. Kita gerah betul," kata Gilbert saat dihubungi, Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga:Dugaan Korupsi, PD Sarana Jaya Siap Diperiksa

Gilbert mengungkapkan di internal Komisi B masih belum menemukan titik terang untuk membahas dugaan korupsi dan pencucian uang pembelian tanah oleh PD Sarana Jaya. Ia menyebut ada anggota DPRD yang pro-Gubernur Anies Baswedan tidak menginginkan rapat tersebut.

Program rumah down payment (DP) Rp0 menjadi salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Belum ada titik temu pembicaraan antara anggota Komisi B fraksi pendukung Anies dan anggota Komisi B lainnya. Di internal Komisi B masih terjadi perbedaan pendapat," imbuh Gilbert.

Baca juga:Ada Dugaan Korupsi, Program DP Rp0 Anies Diselidiki

Gilbert mengaku belum mengetahui secara utuh kasus yang sedang diselidiki oleh Bareskrim Polri tersebut. Ia tidak ingin terburu-buru menyimpulkan perkara yang menyeret salah satu BUMD DKI Jakarta itu.

"Kami belum tahu jelas uraian masalahnya. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pembelian tanah yang dilakukan PD Sarana Jaya.

"Ya benar," kata Brigjen Argo saat dihubungi, di Jakarta, Senin (9/3) lalu.

Baca juga:Sidang Class Action Banjir Jakarta Ditunda

Di sisi lain, PD Sarana Jaya membenarkan ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pembelian tanah. Surat panggilan kepada pihak PD Sarana Jaya untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

"Memang betul kita dapat surat panggilan dari Bareskrim. Kami sangat kooperatif untuk hal itu. Prosesnya masih seperti itu. Kami serahkan sama pihak kepolisian," ujar Humas Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer saat dihubungi, Jakarta, Selasa (10/3). (Ins/A-3)