Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengingatkan permasalahan banjir di DKI merupakan tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, pendekatan penanganan banjir tidak boleh terkendala oleh batas administrasi wilayah lokasi sungai.
"Di Jabodetabek ada wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, Citarum. Makanya bukan ditetapkan pada batasan administrasi. Administrasi hanya karena sistematika pemerintahan. Penanganannya bukan administrasi, tapi batasan sungai," tutur Basuki seusai rapat penanganan banjir Ibu Kota yang diinisiasi Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Komisi V juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tetapi ketiganya tidak hadir. Anies diwakili Deputi Tata Ruang Fera Revinasari, Ridwan Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.
Basuki menjelaskan Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai penyebab banjir di Jakarta. Wilayah Sungai Ciliwung terdiri atas 13 sungai lain. Untuk itu, penanganan banjir di Jakarta, dalam hal ini normalisasi sungai, harus dilakukan berdasarkan masterplan mulai penanganan bendungan di hulu, normalisasi sungai, perbesaran kapasitas situ, hingga penempatan pompa air.
"Apalagi ini sekarang yang saya sampaikan, tidak hanya karena wilayah Ciliwung-Cisadane, tapi Jakarta itu ibu kota negara. Jangan dipecah-pecah kewenangan. Kewenangan itu kekuasaan aja, nggak suka saya. Tapi tanggung jawab, termasuk saya ini bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta," ungkapnya.
Pansus banjir
Anggota Komisi V DPR Rifqinizamy Karyasuda dari Fraksi PDIP menilai para gubernur di tiga provinsi terdampak banjir tidak memiliki niat serius mengatasi banjir.
"Saya kira kita perlu bentuk pansus agar gubernur, bupati, wali kota yang tidak hadir sebagaimana dalam UU MD III bisa kita paksa datang ke sini karena dengan itu, DPR memungkinkan memaksa untuk mengundang warga negara atau siapa pun yang perlu diundang," ujar Rifqinizamy dalam rapat penanggulangan banjir Ibu Kota, kemarin.
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Sejumlah warga mengungsi di lantai dua rumahnya saat banjir di kawasan Kampung Makasar, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2020).
Kekecewaan yang sama juga disampaikan anggota Komisi V dari Fraksi NasDem Robert Rouw.
Dia menyebut ke-3 gubernur itu tampak tidak serius dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta dan sekitarnya.
"Kita bersemangat bicara, tetapi daerah-daerah tidak punya hati. Untuk apa kita bicara banyak-banyak di sini kalau kepala daerahnya tidak ada?" kata Robert.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menuturkan akan mengkaji usul wacana pembentukan pansus banjir itu. Komisi V DPR akan berkoordinasi dengan komisi-komisi lain terkait dengan wacana itu untuk menuntaskan permasalahan banjir. (Uta/RF/BY/X-10)
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PU-Pera telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Gantung Cibeteung Muara atau Jembatan Cisarum pada akhir tahun2023.
Pembangunan 3 juta rumah yang jadi program Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diniliai belum tentu berhasil tanpa kehadiran kementerian khusus perumahan.
Kementerian PU-Pera hingga saat ini masih belum dapat memastikan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi akan habis
Saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
Komisioner (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan
Anggota Komisi V DPR Sri Rahayu pesimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat selesai dan berfungsi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada Agustus tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved