Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, mengungkapkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta pemilihan Wakil Gubernur DKI dilakukan secara tertutup. Padahal, mayoritas fraksi menginginkan pemilihan atau voting secara terbuka.
"Sebenarnya, hampir semua (fraksi) sepakat terbuka. Tapi, karena PKS ngotot (tertutup), ya sudah lah biar cepat (selesai). Kami di Gerindra melanjutkan keinginan PKS," kata Taufik di Gedung Balai Kota, Jumat (21/2).
Beberapa waktu lalu, Taufik mengatakan Dewan Pengurus Keuangan (DPW) PKS menginginkan pemilihan Wakil Gubernur DKI secara terbuka untuk menghindari money politic. Namun, nyatanya itu tidak diwujudkan PKS.
"Saya bilang kami (ingin pemilihan) terbuka melanjutkan keinginan DPW PKS pas bertemu dengan wartawan. Katanya untuk menghindari money politic. Ayo kita setuju dan ternyata itu (hanya) di media doang," jelas Taufik.
Baca juga: Demokrat Masih Galau Soal Calon Wagub DKI
Menurut Taufik, pemilihan Wakil Gubernur DKI secara tertutup rawan money politic. Sehingga, dia mempertanyakan keputusan fraksi PKS yang menginginkan hal tersebut.
Diketahui, 106 anggota DPRD DKI akan memberikan suara kepada salah satu calon. Dalam hal ini, antara Ketua DPP Gerindra Ahmada Riza Patria dan politikus PKS Nurmansjah Lubis.
"Jangan (minta) ayo terbuka, ayo enggak boleh money politic. Tapi diajak terbuka enggak mau. Maunya tertutup, ya kita mempertanyakan ada apa tertutup?" tukas Taufik.
Dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta 2019-2024, mengatur pemaparan visi misi oleh dua kandidat Calon Wakil Gubernur DKI untuk mengetahui kelayakan dalam rapat paripurna.
Pemaparan visi misi secara teknis diatur oleh panitia pemilih (panlih). Hal itu dilakukan setelah panlih memverifikasi persyaratan dari kedua kandidat. Adapun kedua nama calon telah disetujui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan surat rekomendasi pemilihan yang dikirimkan kepada DPRD DKI Jakarta sekitar 21 Januari.(OL-11)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved