Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KELIMA pasar tradisional di Kota Depok, teridentifikasi tercemar limbah berbahaya. Akibatnya, kualitas air dan udara pada pasar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tersebut menjadi sangat buruk. Terparah adalah Pasar Kemiri Muka.
Lima Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Kota Depok adalah Pasar Cisalak, Pasar Tugu, Pasar Agung, Pasar Sukatani dan Pasar Kemiri Muka.
Pencemaran di Pasar Kemiri Muka diketahui dari penelusuran Komisi A DPRD Kota Depok, setelah menerima laporan warga di dekat pasar yang tercemar tersebut.
"Kondisi Pasar Kemiri Muka membahayakan," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Nurhasim kepada Media Indonesia usai menelusuri limbah berbahaya di Pasar Kemiri Muka, Jumat (7/2).
Nurhasim menyebutkan, sumur warga yang tercemar air di sekitar Pasar Kemiri Muka mencapai ratusan kepala keluarga (KK). Dari hasil penelusuran Komisi A, ada timbunan sampah yang dibuang di tempat pembuangan sementara (TPS), yang sudah berpekan-pekan tidak diangkut ke tempat pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok.
Sampah pasar itu memadati TPS yang berada di samping Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kemiri Muka. Tinggi sampah pada pasar yang berada dekat dengan Apartemen Margonda Recident 3 Kota Depok itu mencapai tinggi 7 meter.
Sampah-sampah itu menebarkan aroma busuk. Lalat hijau beterbangan dan belatung merayapi sudut-sudut pasar. Lantaran sudah lama dibiarkan, sampah pasar tersebut telah mengeluarkan air limbah (licit) yang menghitam serta bau busuk yang menyengat.
Nurhasim mengatakan, persoalan sampah di TPS Pasar Kemiri Muka itu sering diprotes warga. Namun tak ditanggapi Pemerintah Kota Depok. Ia mempertanyakan TPS yang biaya pembangunannya diambil dari dana APBD Kota Depok tahun 2008 sebesar Rp500 juta tidak difungsikan sebagai tempat pengolahan sampah.
DPRD juga mempertanyakan pengadaan 35 unit pengolahan sampah (UPS) di 11 wilayah kecamatan yang anggarannya dari APBD sebesar Rp35 miliar.
“Tujuan didirikannya TPS dan UPS-UPS di pasar-pasar adalah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali sampai mendaur ulang sampah-sampah, agar tak meluber ke badan jalan, dan lingkungan drainase pada pasar-pasar, “ ujarnya.
Salah seorang warga, Yahya, 47, mengatakan, sejak TPS di Pasar Kemiri Muka dibangun tahun 2008, belum dioperasikan sampai sekarang sebagai tempat pendaur ulang sampah.
"Saya tak melihat adanya mesin pengolahan sampah di TPS tersebut. Saya meluhat justru yang terjadi, TPS pasar tersebut hanya dijadikan sebagai lokasi pembuangan sampah oleh para pedagang yang berjualan di pasar tersebut," ujar Yahya.
Kepala bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Iyai Gumilar mengatakan, timbunan sampah di Pasar Kemiri diangkut tapi sampah-sampah tetap banyak menumpuk. " Pengangkutan sampah dilakukan bergiliran," kata Iyai.(OL-13)
Greeneration Foundation bersama EcoRanger dan Kecamatan Muara Gembong yang didukung oleh Fujitsu menyelenggarakan Merdeka Clean Up Muara Gembong
Pertalindo mendorong berbagai upaya agar persoalan sampah bisa diatasi seiring terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
Langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Kesepakatan skema pengelolaan sampah ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengelolaan sampah dari kedua daerah.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta rakyat Indonesia untuk mengisi momen kemerdekaan HUT ke-80 RI dengan kegiatan positif. Lebih dari sekadar upacara,
TPA Sarimukti belum sepenuhnya konsep sanitary landfill itu diterapkan karena anggaran pengadaan tanahnya sebelumnya digunakan untuk pemadatan di zona 2 dan 3.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi perpindahan pedagang dari Pasar Hewan Barito ke Sentra Fauna Jakarta yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Menanggapi keluhan pedagang, Kepala UPTD Pasar Cisalak, Wahyu Syahadat menyatakan telah meminta Pemkot Depok untuk menata PKL di sekitar area Pasar Cisalak.
Inkoppas Minta Pedagang Dilibatkan dalam Pembangunan Pasar
Setiap keputusan investasi kini mempertimbangkan dinamika regulasi dan perkembangan teknologi.
Aksi pungli dan parkir liar di Pasar Induk Kramat Jati itu meresahkan para pedagang dan pengunjung pasar.
Di 2024, 68% usaha kecil Indonesia yang berinvestasi pada teknologi melaporkan bahwa investasi tersebut meningkatkan profitabilitas mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved