Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
SIDANG perdana gugatan class action banjir Jakarta 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini, Senin (3/2).
Namun saat sidang berlangsung pukul 13.30 WIB, dari lima penggugat yang rencananya hadir dari setiap bagian wilayah Jakarta ini, hanya hadir dua penggugat saja yakni dari Jakarta Pusat dan Utara saja.
Anggota Tim Advokat banjir Jakarta 2020 Azas Tigor Nainggolan menjelaskan, hal itu terjadi karena warga korban banjir termasuk penggugat yang rencananya hadir pada sidang perdana mendapatkan tekanan menjelang sidang.
"Mengapa hanya dua orang, karena yang tiga beberapa hari sebelum ini mengalami tekanan-tekanan berupa pertanyaan yang diajukan oleh oknum-oknum tertentu di wilayahnya," ungkap Azas.
Menurutnya para penggugat ini mengajukan pertanyaan yang bisa jadi termasuk intimidasi tentang beberapa hal termasuk mengapa harus menggugat Pemprov dan langsung diproses ke Pengadilan.
"Pertanyaan itu membuat mereka agak sedikit khawatir terhadap kondisi mereka, makanya kami tidak bisa mengjadirkan yang ketiga," lanjutnya.
Baca juga: Penyedotan Air di Underpass Kemayoran belum Selesai
Sementara itu, dua penggugat lainnya yang hadir mngaku tidak mendapatkan tekanan serupa. Ia bertekad untuk terus memperjuangkan haknya sebagai warga Jakarta.
"Intinya kami mewakili warga Jakarta yang punya hak untuk mendapat pelayanan dari Pemprov DKI," kata Sahrul Partawijaya, penggugat perwakilan dari wilayah Jakarta Pusat.
Di hadapan wartawan, Sahrul pun mengatakan kerugiannya itu mencapai Rp70 juta yang mana harus diganti oleh Pemprov atas kelalaiannya. Ia mengeluh tak adanya Early Warning System yang membuat kerugian semakin banyak.
Sebelumnya, sebanyak 243 orang korban banjir Jakarta pada awal 2020 menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Para korban itu memberikan kuasa kepada Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta 2020 untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar membayar ganti rugi terhadap korban banjir sebesar Rp 42,3 Miliar.
Guguatan itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada 13 Januari silam. (A-2)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved