Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman meyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memulai memiliki kebijakan mengenai pengendalian perubahan iklim.
Dalam acara Kick Off Climate Resilience Inclucive Cities yang diselenggarakan Uni Eropa Indonesia di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/1), Ruandha menjelaskan 70% emisi global berasal dari kota-kota besar.
Proyek antara Uni Eropa bersama Asosiasi Pemerintah Daerah Asia Pasifik termasuk Indonesia pun diharapkan mampun untuk membantu capaian dalam memenuhi target pengurangan emisi.
"Pertama yang harus disusun adalah action plan-nya. Kemudian good governance. Kemudian bagaimana kota itu bisa meningkatkan ketahanan terhadap iklimnya," ungkap Ruandha, Rabu (29/1).
Ruandha menambahkan Jakarta dengan adanya kegiatan proyek ini diharapkan mampu menyiapkan instrumen-instrumen itu sehingga Jakarta bisa mempunyai action plan yang jelas untuk menurunkan emisinya.
Salah satu langkah yang harus diintensifkan dan sudah dilakukan Pemprov DKI misalnya mengelola sampah jadi energi.
"Salah satu contoh bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Salah satu contoh yang telah ada, mengubah sampah menjadi energi. Jadi tumpukan sampah itu kita bisa upayakan panen gas metananya untuk menjadi energi," lanjutnya.
Ruandha juga mengatakan efisiensi penggunaan air juga menjadi salah satu isu pencegahan perubahan iklim yang harus dielaborasi. Sebab, Jakarta menjadi salah satu kota yang sumber airnya disokong dari daerah-daerah lainnya.
"Ini salah satu upaya bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan terhadap iklim di kota-kota besar, khususnya di Jakarta ini," terangnya.
Diharapkan dnegan dimulainya arah kebijakan pengendalian perubahan iklim terutama di kota-kota besar akan berkontribusi mmebantu Indonesia mencapai target National Determined Contributions (NDC) yakni pengurangan emisi 29% dengan kemampuan keuangan sendiri dan 41% dengan bantuan keuangan internasional.(Put/OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved