Dirjen KLHK Sebut Jakarta Harus Punya Kebijakan Perubahan Iklim

Dalam acara Kick Off Climate Resilience Inclucive Cities yang diselenggarakan Uni Eropa Indonesia di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/1), Ruandha menjelaskan 70% emisi global berasal dari kota-kota besar.

Proyek antara Uni Eropa bersama Asosiasi Pemerintah Daerah Asia Pasifik termasuk Indonesia pun diharapkan mampun untuk membantu capaian dalam memenuhi target pengurangan emisi.

"Pertama yang harus disusun adalah action plan-nya. Kemudian good governance. Kemudian bagaimana kota itu bisa meningkatkan ketahanan terhadap iklimnya," ungkap Ruandha, Rabu (29/1).

Ruandha menambahkan Jakarta dengan adanya kegiatan proyek ini diharapkan mampu menyiapkan instrumen-instrumen itu sehingga Jakarta bisa mempunyai action plan yang jelas untuk menurunkan emisinya.

Salah satu langkah yang harus diintensifkan dan sudah dilakukan Pemprov DKI misalnya mengelola sampah jadi energi.

"Salah satu contoh bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Salah satu contoh yang telah ada, mengubah sampah menjadi energi. Jadi tumpukan sampah itu kita bisa upayakan panen gas metananya untuk menjadi energi," lanjutnya.

Ruandha juga mengatakan efisiensi penggunaan air juga menjadi salah satu isu pencegahan perubahan iklim yang harus dielaborasi. Sebab, Jakarta menjadi salah satu kota yang sumber airnya disokong dari daerah-daerah lainnya.

"Ini salah satu upaya bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan terhadap iklim di kota-kota besar, khususnya di Jakarta ini," terangnya.

Diharapkan dnegan dimulainya arah kebijakan pengendalian perubahan iklim terutama di kota-kota besar akan berkontribusi mmebantu Indonesia mencapai target National Determined Contributions (NDC) yakni pengurangan emisi 29% dengan kemampuan keuangan sendiri dan 41% dengan bantuan keuangan internasional.(Put/OL-09)