Kisruh Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Masih Cermati Kepres

KEPALA Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto, merespons permintaan DPRD untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas). Pihaknya menyatakan tengah mencermati Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sebelumnya, DPRD mengklaim Pemprov DKI Jakarta tidak mengantongi izin dari Kementerian Sekretariat Negara perihal revitalisasi tersebut. "Nah, ini yang sebenarnya nanti kita cermati betul. Dalam Kepres, awalnya diasumsikan semua anggaran pelaksana dibebankan pada APBN," ujar Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/1).

Heru berdalih pihaknya mengacu pada keputusan gubernur yang merupakan penjabaran dari Kepres Nomor 25 Tahun 1995. Hal tersebut menjadi pedoman untuk penataan awal kawasan Monas. Adapun Keputusan Gubernur Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka, menjadi acuan kebijakan Pemprov DKI.

Baca juga: Revitalisasi Monas Picu Masalah

"Sebenarnya Kepres waktu itu harusnya yang melakukan pembangunan dan semua perbaikan berada di pemerintah pusat," pungkas Heru.

"Saat ada masalah GBK, masalah Monas, dan Kemayoran, kemudian yang baru dilepaskan pengelolaannya kan Monas. Mekanisme itulah yang nanti akan kami cek," imbuhnya.

Namun, dalam Kepres Nomor 25 Tahun 1995 pasal 5 berbunyi memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Komisi D DPRD mendesak Dinas Citata DKI Jakarta untuk menghentikan proyek revitalisasi Monas. Serta, meminta izin terlebih dahulu kepada Kementrian Sekretariat Negara.

"Kan (penghentiannya) sifatnya sementara. Nanti kalau memang harus kita lengkapi, ya kita lengkapi semuanya (izin Kementerian Sekretariat negara)," tandas Heru.(OL-11)