Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
ANGGOTA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan tidak kontra pada para warga yang melakukan aksi demonstrasi menentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (13/1) lalu.
Suhaimi menyebut demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi warga. Seluruh warga dipersilahkan menyatakan aspirasi dan pendapat mereka di muka umum dan dijamin konstitusi.
"Demo hak masyarakat untuk sampaikan pendapat. Jadi boleh-boleh saja demo baik dukung atau kontra asalkan tertib sesuai dengan aturan. Jangan merusak, menganggu fasilitas umum. Demo bagian dari hak masyarakat di alam demokrasi," kata Suhaimi di Jakarta, Kamis (16/1) malam.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga menegaskan Anies telah bekerja secara maksimal dalam upaya mencegah banjir.
Baca juga: Aktifkan Lagi Aplikasi Pantau Banjir
Program pengendalian banjir, menurut Suhaimi, sudah dilakukan sebelum musim hujan. Penanganan banjir pun disebut sudah maksimal karena air lekas surut. Namun, ia menegaskan tetap ada hal yang harus dievaluasi
"Misalnya pascabanjir dalam sekian waktu segera selesai. Bisa dipercepat lagi berarti harus tambah pasukan, banyak libatkan masyarakat, tambah alat-alat," ungkapnya.
Meski demikian, banjir Jakarta, menurutnya, bukan hanya harus ditangani Pemprov DKI tetapi juga pemerintah pusat.
Pasalnya, hulu dari 13 sungai di Jakarta berasal dari wilayah lain. Pengendalian banjir pun akhirnya harus melibatkan koordinasi antardaerah yang kewenangannya ada di pemerintah pusat.
"Nah, tapi kan banjir bukan tanggung jawab DKI saja, termasuk tanggung jawab nasional. Karena banjir datangnya bukan dari Jakarta. Yang koordinasikan Bogor, Depok mestinya pemerintah pusat," tandasnya.
Ia pun menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Para pakar juga harus dilibatkan demi mengentaskan banjir yang telah menjadi bencana tahunan ini.
Sebelumnya, dua kelompok warga melakukan demo menuntut Anies Baswedan melakukan program pengendalian banjir secara serius.
Demo yang dilakukan di Balai Kota DKI, Senin (13/1) lalu oleh kader PDIP Dewi Tanjung serta aktivis Abu Janda menyebut Anies selama ini kurang serius dan hanya mementingkan pencitraan. (OL-2)
Penghargaan dari Bupati Sukabumi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya BWA bersama ratusan NGO dan relawan yang terlibat dalam aksi penanganan tanggap darurat bencana.
Sejumlah pemukiman warga terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi serta adanya tanggul yang jebol.
Korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima bantuan dari PT Pertamina Gas
Prakiraan BMKG potensi cuaca ekstrem dalam tiga hari ke depan berpotensi melandai di Jabodetabek. Tapi masih ada potensi angin kencang di Banten
Banjir tengah melanda berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Jabodetabek. Hal itu menimbulkan dampak yang berbahaya bagi masyarakat, khususnya penyebaran penyakit leptospirosis.
Meskipun merupakan sebuah bencana, fenomena banjir tidak jarang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain air.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved