Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SETELAH memenangkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akhir Agustus 2019, warga Bidara Cina mencoba kembali melakukan mediasi dengan pemerintah.
Walaupun warga RW 14 Bidara Cina, Jakarta Timur, tidak memiliki surat tanah, namun karena sudah lama ditempati dan memenangkan putusan di serta pemenangan di tingkat PN Jakarta Pusat, cukup memberikan harapan untuk tetap tinggal. Tentunya tanpa intervensi pemerintah lebih, menyinggung normalisasi Kali Ciliwung.
"Kami siap mendukung program pemerintah. Kami juga siap dipindahkan asalkan (pemerintah memberi) ganti untung," ujar Ketua RT O7 Bidara Cina, Yusuf, kepada Media Indonesia, Kamis (16/1).
"Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, membangun komunikasi karena statusnya pada saat itu masih berkekuatan hukum. Komunikasi membahas perihal penetapan lokasi ini (sodetan Kali Ciliwung di RW 4 dan RW 14)," tutur Staf Kelurahan Bidara Cina, Harijanto.
"Yang jelas belum ada pertemuan lagi. Walaupun Anies bilang sudah ada pertemuan lagi terkait normalisasi. Itu hal yang berbeda dengan program sodetan kali Ciliwung," jelas Ketua RW 14, Endang.
"Terakhir dua bulan yang lalu, yaitu November, kita RT setempat (RT 04, 05, dan 07) ini terutama (RT) 07 yang terkena dampak dua program. Masalah normalisasi dan sodetan sudah ada komunikasi yang digagas oleh Walikota, Departemen Pertanahan, BPN (Badan Pertanahan Nasional), BBSWCC, aparat kecamatan, kelurahan, dan WIKA selaku kontraktor. Bahwa akan dilanjutkan untuk masalah pendataan ulang (pengukuran lokasi dan bidang tanah)," papar Endang.
Wacana penggusuran ini dinilai warga RW 14 Bidara Cina, yang hidup di bantaran kali, dibiarkan saja oleh pemerintah. Belum pernah ada pertemuan kembali dari pihak pembuat keputusan dengan warga setempat. Walaupun warga Bidara Cina merasa digantung masalah tersebut, setidaknya warga masih berharap dengan ganti rugi oleh Pemerintah.
"Memang soal ganti rugi, kita belum sampai pada tahap itu. Karena waktu 2015 baru penetapan bidang, pada saat itu tidak ada pembahasan soal ganti rugi, yang ada relokasi," tutur Harijanto.
Di wilayah Bidara Cina, banjir yang meluap pada saat pergantian tahun mencapai 3 meter. Ini menjadi masalah tahunan yang terus dibahas. Penyelesaiannya selalu menggantung bagi warga sekitar. Pemerintah pun dinilai lamban untuk meneruskan program yang sudah ada.(OL-12)
Maskapai Vietnam Airlines membatalkan 22 penerbangan dari dan ke kota-kota di Vietnam tengah pada Minggu dan Senin.
HUJAN deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, pada Senin (18/8) sore hingga malam hari, mengakibatkan banjir yang merendam puluhan rumah warga.
Banjir besar di Potiskum, Nigeria, merusak ratusan rumah dan memaksa ratusan warga mengungsi.
Mou diteken antara Pemkab Bogor- Pemkab Jawa Barat (Jabar)- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/8).
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi banjir di wilayah Jabodetabek.
Perumahan warga kawasan Bidara Cina terendam banjir setinggi 1 meter akibat meluapnya air sungai Ciliwung.
Evaluasi ini untuk memperbaiki SOP yang telah dijalankan saat ini agar Sodetan Ciliwung bisa lebih maksimal menanggulangi banjir.
Pembangunan fasilitas Sodetan Kali Ciliwung tidak membuat Jakarta sepenuhnya terbebas dari banjir. Sodetan Ciliwung hanya berfungsi mengurangi tinggi muka air dan durasi banjir.
Pemprov DKI Jakarta menyebut, Kali Ciliwung yang rampung dan diresmikan pada Desember tahun lalu bukan satu-satunya cara untuk mengatasi banjir Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan pemanfaatan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi mengingat kini menjelang musim hujan.
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dianggap kurang mengantisipasi terjadinya banjir. Padahal musim hujan terjadi secara rutin setiap tahunnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved