Pengusaha Jalan Sabang Tolak PKL

PAGUYUBAN Pengusaha Sabang (PPS) tidak menolak adanya pelebaran trotoar dan penataan kawasan Jalan Sabang. Namun, mereka keberatan jika pelebaran trotoar membuat lahan parkir berkurang dan malah digunakan untuk penempatan PKL.

"Berkurangnya lahan parkir mengurangi jumlah pengunjung sehingga pendapatan kami berkurang. Kami khawatir akan berkontribusi pada karyawan dan pajak usaha yang kami bayarkan," kata Ketua PPS Ganefo Dewi Suta, yang akrab disapa Ifo, di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Ifo pun memberikan solusi penataan kawasan Jalan Sabang, yakni dengan memindahkan PKL ke Thamrin 10. "Kan sudah ada Thamrin 10, coba pindahkan PKL ke sana. Jadi, PKL bisa rapi, ada tempatnya. Kami juga bisa rapi dalam berusaha, trotoar bersih, dan nyaman untuk dilalui pejalan kaki," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, kuasa hukum PPS Nasatya Danisworo menyebut jika rencana penataan kawasan Jalan Sabang dilakukan, akan ada peraturan yang dilanggar, seperti asas akuntabilitas.

Dalam penelusurannya, ia menemukan tender kajian penataan kawasan sudah dilakukan pada 2019. Padahal dari sisi pengusaha, baru diinformasikan soal penataan pada 19 Desember.

"Sosialisasi diinfokan sangat mepet, yakni 18 Desember malam hari menjelang toko tutup, sehingga pengusaha yang mendapat undangan sosialisasi pun tidak bisa hadir. Jika tetap dilaksanakan, akan membuat Pemprov DKI melanggar asas akuntabilitas, proporsionalitas, dan asas pemerintahan umum yang baik," tukasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana menata kawasan 'Kebon Bang Jaim' yang terdiri atas penataan empat jalan, yaitu Jalan Kebon Sirih, Jalan KH Agus Salim atau Jalan Sabang, Jalan Jaksa, dan Jalan KH Wahid Hasyim.

Dalam perencanaan itu, trotoar di sisi timur akan dijadikan khusus bagi pejalan kaki dan PKL. Adapun trotoar di sisi barat akan menjadi lahan bagi pejalan kaki dan tempat parkir kendaraan bermotor.

Plh Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengungkapkan pihaknya meng-akomodasi penolakan dari para pengusaha di Jalan Sabang untuk menjalankan asas keadilan.

Zita menyebut saat ini rencana itu masih dalam kajian sehingga bisa diubah agar bisa sama-sama menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, pengusaha, maupun PKL. Atau, imbuhnya, tidak dijalankan sama sekali.

"Rencana ini masih panjang karena baru kajian. Jika memang pemerintah ngotot untuk menja-lankan tanpa menyerap aspirasi masyarakat, kita bisa tidak menye-tujui anggarannya," ujar Zita.

Masih kajian

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menyampaikan bahwa rencana yang disampaikan konsultan dalam sosialisasi bersama PKL dan pengusaha Jalan Sabang masih berupa kajian. "Bisa diubah sesuai aspirasi masyarakat dan pengusaha. Nah, aspirasi yang disampaikan jadi bahan masukkan. Nantinya rencana itu kita sesuaikan," jelas Irwandi di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Ia melanjutkan pihaknya tidak bisa memindahkan PKL ke Thamrin 10 atau lokasi lokbin PKL lainnya karena sudah penuh.

Ia pun menyebut, dalam membuat desain, konsultan dinilai tidak memahami sisi historis Jalan Sabang sehingga desain awal langsung mendapat penolakan dari para pengusaha.

"Iya, konsepnya kita belum ketemu lagi dibahas. Nanti kita nggak mau mengandai-andai. Kita lagi bahas terus," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Cucu Ahmad Kurnia mengatakan lokasi 'Kebon Bang Jaim' akan dijadikan ikon pariwisata kuliner.

Penataan kawasan rencananya dilakukan tahun depan sehingga ditargetkan kajian perencanaan dan desain bisa diselesaikan tahun ini. "Harusnya sosialisasi bisa selesai tahun ini oleh lurah, camat, dan Suku Dinas UMKM Jakarta Pusat," pungkasnya. (Ssr/J-1)