Peringatan Banjir Pakai Pengeras Suara, PSI Nilai ada Kemunduran

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kemunduran dalam sistem peringatan bencana.

Hal itu ditegaskan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana terkait pembelian enam set pengeras suara senilai Rp 4 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengeras suara itu akan dipasang di 14 titik rawan banjir di Jakarta,

William menilai, penggunaan pengeras suara merupakan kemunduran dari yang sudah pernah dimiliki oleh Jakarta.

“Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/1).

Sistem peringatan yang jauh lebih maju, menurut William, pernah dimiliki oleh Jakarta lewat apiikasi Pantau Banjir yang diluncurkan pada 20 Februari 2017.

Baca juga : 35 Titik Jalan Rusak Akibat Banjir, Jaksel Paling Banyak

"Di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir. Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah,” ujarnya.

Sayangnya, masih menurut William, fitur ‘Siaga Banjir’ justru tidak ada lagi pada versi 3.2.8 hasil update 13 Januari 2020.

“Saya tidak tahu pasti kapan fitur ini dihilangkan, yang jelas pada versi terbaru saat ini sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Pada versi terbaru, pengguna hanya bisa melihat ketinggian air di tiap RW, kondisi pintu air, dan kondisi pompa air.

William menyarankan Pemprov DKI Jakarta kembali mengembangkan dan memanfaatkan fitur ‘Siaga Banjir’ sebagai sistem peringatan dini.

“Hampir semua warga Jakarta sudah memiliki telepon seluler dan kebanyakan di antaranya adalah smartphone,” kata William.

Menurut dia, plikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya.

Untuk warga yang tidak memiliki gawai smartphone, William menyarankan Pemprov DKI memanfaatkan fitur broadcast SMS bekerja sama dengan operator seluler.

“Pemprov dapat mengirimkan SMS kepada semua pemilik ponsel terbatas di wilayah yang akan terkena banjir saja,” ujarnya.

William menyatakan tidak sepakat dengan Gubernur Anies Baswedan yang menyebut sistem peringatan berbasis gawai tidak efektif digunakan pada malam hari.

Baca juga ; Puncak Hujan pada Februari, PAN: Berdoa Saja tidak Banjir Lagi

"Peringatan tentu harus disampaikan bertahap, bukan tiba-tiba diberikan saat banjir akan melanda 5 menit kemudian,” katanya.

Pesan yang disampaikan melalui aplikasi dan SMS harus dimulai saat ada potensi hujan deras atau ketinggian air di hulu mencapai titik yang membahayakan.

“Warga mulai diberi peringatan beberapa jam sebelumnya bahwa ada pontensi banjir di wilayahnya. Dengan itu, warga sudah bersiap-siap sejak sore jika diprediksi bakal ada banjir di dini hari,” ujar William.

William mengatakan, sistem peringatan berbasis aplikasi dan SMS sudah lama digunakan di banyak negara dan efektif memberikan peringatan pada warga yang akan terkena bencana.

“Masak kota metropolitan seperti Jakarta dengan anggaran IT mencapai triliunan rupiah masih menggunakan sistem peringatan kuno seperti itu?” pungkasnya.(OL-7)