Tahun Ini Anies Tidak Menganggarkan Sistem Peringatan Dini Banjir

PEMPROV DKI Jakarta tidak menganggarkan sistem peringatan dini atau early warning system dalam APBD 2020.

"Mereka (Pemprov DKI) enggak mengajukan. Mereka fokus (menganggarkan) pelebaran waduk, pengadaan pompa dan lainnya," tutur Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, Nova Harivan Paloh saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Minggu (12/1).

Diketahui, Dinas Sumber Daya Air mengajukan anggaran APBD 2020 untuk banjir sebesar Rp1 triliun. Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp600 miliar digunakan untuk pembebasan lahan waduk dan sungai.

Nova menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI untuk membuat sistem peringatan dini banjir. Mwenurutnya, bisa saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan CCTV di setiap pintu air di sungai yang berada di setiap wilayah Jakarta.

"Perlu membuat panduan khusus tentang early warning system. Bisa saja pakai CCTV di tiap pintu air. Namun, yang paling penting saat banjir, evakuasi kepada korban harus cepat," terang Nova.

Baca juga: Besok, Tim Advokasi Banjir Daftarkan Gugatan Class Action

Ia mengaku saat terjun langsung ke Kampung Melayu, Jakarta Timur, warga mengeluhkan tidak adanya perahu karet saat hendak dievakuasi. Oleh karenanya, Nova meminta Pemprov DKI agar menyediakan perahu karet di setiap RT.

Selain itu, Nova juga menilai bahwa dalam menangani banjir sebaiknya pemprov segera melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada di Ibu Kota.

"Saya sendiri pas turun ke dapil melihat kalau untuk naturalisasi enggak mungkin, karena ada turapnya. Setelah itu penting ya buat pelebaran wadukk. Kami akan cek nih waduk-waduk yang ada, sudah berjalan baik belum. Kalau yang (anggaran) 2020 sudah kita sepakati, buat pembebasan lahan, pompa, sekitar Rp1 triliun lebih penanganan banjir," tandasnya. (OL-8)