Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Gerindra, Syarif mengapresiasi keputusan warga yang menggugat Gubernur Anies Baswedan terkait banjir.
"Saya menghargai rencana itu. Ketimbang nyiyir terus menerus, fitnah atau ke jalan raya. Bagus begitu (class action) dalam kondisi dunia modern bagus begitu, kita apresiasi," ujar Syarif saat dihubungi, Jakarta, Jumat (10/1).
Gugatan warga yang terkena banjir itu, menurutnya sebagai bentuk komplain karena merasa dirugikan. Banjir yang melanda hampir diseluruh kawasan Jakarta itu juga ikut menelan korban jiwa.
"Gugatan class action memang menjadi hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Cara-cara seperti itukan cara tradisi dunia modern," tutur Syarif.
Baca juga : 600 Warga Gugat Class Action ke Anies, Kerugian Capai Rp43 M
"Yang namanya nuntut ya orang akan dikonsolidasi, di kerahkan oleh tim (advokasi) ya bisa tambah bisa kurang (gugatannya). Persoalannya bukan tambah dan kurang, tapi penggalangan tuntutan itu saya berharap tidak ditunggangi kepentingan politik," tambahnya.
Terpisah, Anggota Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma menuturkan sampai pada Kamis (9/1) sudah ada 600 warga yang mengajukan gugatan class action terkait banjir. Menurutnya, dari data tersebut yang sudah berhasil terinput sebanyak 243 pelapor.
"Dari 243 orang yang melaporkan ke Tim Advokat sebanyak 186 orang menyampaikan nilai kerugian akibat banjir. Nilai Total kerugian dari para pelapor telah mencapai Rp43,32 Miliar," tutur Alvon dalam keterangan resminya. (OL-7)
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved