Walhi Nilai Anies Lamban Pulihkan Lingkungan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lamban melakukan upaya pemulihan lingkungan di ibu kota. Padahal, sejak Anies menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, telah menghasilkan sedikitnya 17 peraturan untuk pemulihan lingkungan. 

Direktur Eksekutif Walhi DKI Tubagus Ahmad menyoroti lambannya upaya tersebut sehingga salah satu dampaknya banjir besar yang melanda DKI pada awal tahun.

"Saya menilai lamban, padahal sedikitnya sudah ada 17 aturan dalam bentuk peraturan gubernur dan intruksi gubernur yang dibuat. Anies harus segera memerintahkan jajaran untuk pemulihan lingkungan. Karena tinggal tersisa dua tahun lagi," ujar Tubagus Ahmad, Rabu (8/1).

Secara kuantitas, Anies sangat produktif dalam membuat aturan namun secara kualitas masih jauh dari implementasi dan belum mengakomodir pemulihan lingkungan dari berbagai aspek.  

"Kalau dari kebijakan secara kuantitas iya,  tapi secara kualitas masih sekadar kebijakan saja," cetusnya.

Baca juga: Terkesan Repot Urus Banjir, Djarot Sarankan Anies Pilih Wakil

Tubagus merinci dari aturan yang dibuat tersebut, salah satunya tentang naturalisasi sungai tidak menjelaskan poin penting penentuan wilayah naturalisasi. Tidak hanya itu, aturan terbaru terkait pelarangan penggunaan kantong plastik juga belum mengatur penggunaan styrofom dan sedotan plastik. 

"Masih banyak kelonggaran seperti sedotan sama styrofoam itu belum dibahas dalam aturan itu. Juga naturalisasi titik posisinya tidak ada, wilayahnya tidak ada," ungkapnya.

Aturan yang telah dibuat tersebut juga lemah, salah satunya karena tidak menekankan pentingnya kepatuhan industri untuk memulihkan dan menjaga lingkungan.

"Seperti larangan penggunaan air tanah untuk perhotelan. Tidak ada dalam aturan yang sudah dibuat itu padahal ini penting. Tentang biopori, sosialisasinya harus dikencangkan lagi," tuturnya.

Dia juga meminta pemerintah daerah dan pusat melepaskan ego politik dalam pemulihan lingkungan sehingga dihasilkan aturan yang tepat dan bersinergi.

"Banyak aturan yang sama, tumpang tindih, yang intinya tidak saling koordinasi. Kemendagri sebenarnya bisa memimpin, keduanya bisa sinergi sehingga aturannya tidak tumpang tindih," tukasnya.(OL-5)