Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh stakeholder pemerintah bahu-membahu menangani persoalan banjir yang menerpa wilayah-wilayah di Jabodetabek. Menurutnya, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus ikut terlibat.
"Saya ingin kerja sama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar semuanya bisa tertangani," ujar presiden usai acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/1).
Baca juga: Banjir Hingga Satu Meter, Sidang Tipikor Tetap Berjalan
Presiden juga menyoroti faktor-faktor penyebab banjir yang juga menelan korban jiwa ini. "Ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal," jelasnya.
Terpenting, lanjut Jokowi, adalah evakuasi korban, keselamatan, dan keamanan masyarakat harus didahulukan. "Nanti urusan penanganan banjir secara infrastruktur akan kita kerjakan setelah penanganan evakuasi selesai," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bencana alam seperti ini salah satu yang menimbulkan kerugian sangat besar, baik materil maupun korban jiwa. Menurutnya, pemerintah terus memonitor perkembangan dan penanggulangan banjir Jabodetabek ini.
"Dari kami Kemenkeu bagaimana BNPB dari sisi penanggulangannya, dari sisi kebutuhan mereka, logistik. Kemudian kementerian sosial dan Pemda dari sisi support," jelas Ani.
Pemerintah, lanjutnya, juga terus menerus berupaya agar kerugian-kerugian yang berasal dari bencana alam itu dapat diminimalkan.
Baca juga: Mensos: Korban Banjir Butuh Bantuan Air Bersih dan Makanan
"Karena kalau kita membangun dan kemudian rusak hanya karena bencana alam yang bisa dikalkulasi, ini seharusnya bisa dihindari," ujar Menkeu.
"Ini mungkin salah satu PR kita untuk menjaga risiko dari berbagai kemungkinan, apakah itu perumahan, fasilitas umum, infrastruktur, agar mereka mampu antisipasi terhadap perubahan dari bencana alam atau pola iklim ini yang menyebabkan dampak sangat besar terhadap masyarakat," pungkasnya. (OL-6)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved