Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh stakeholder pemerintah bahu-membahu menangani persoalan banjir yang menerpa wilayah-wilayah di Jabodetabek. Menurutnya, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus ikut terlibat.
"Saya ingin kerja sama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar semuanya bisa tertangani," ujar presiden usai acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/1).
Baca juga: Banjir Hingga Satu Meter, Sidang Tipikor Tetap Berjalan
Presiden juga menyoroti faktor-faktor penyebab banjir yang juga menelan korban jiwa ini. "Ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal," jelasnya.
Terpenting, lanjut Jokowi, adalah evakuasi korban, keselamatan, dan keamanan masyarakat harus didahulukan. "Nanti urusan penanganan banjir secara infrastruktur akan kita kerjakan setelah penanganan evakuasi selesai," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bencana alam seperti ini salah satu yang menimbulkan kerugian sangat besar, baik materil maupun korban jiwa. Menurutnya, pemerintah terus memonitor perkembangan dan penanggulangan banjir Jabodetabek ini.
"Dari kami Kemenkeu bagaimana BNPB dari sisi penanggulangannya, dari sisi kebutuhan mereka, logistik. Kemudian kementerian sosial dan Pemda dari sisi support," jelas Ani.
Pemerintah, lanjutnya, juga terus menerus berupaya agar kerugian-kerugian yang berasal dari bencana alam itu dapat diminimalkan.
Baca juga: Mensos: Korban Banjir Butuh Bantuan Air Bersih dan Makanan
"Karena kalau kita membangun dan kemudian rusak hanya karena bencana alam yang bisa dikalkulasi, ini seharusnya bisa dihindari," ujar Menkeu.
"Ini mungkin salah satu PR kita untuk menjaga risiko dari berbagai kemungkinan, apakah itu perumahan, fasilitas umum, infrastruktur, agar mereka mampu antisipasi terhadap perubahan dari bencana alam atau pola iklim ini yang menyebabkan dampak sangat besar terhadap masyarakat," pungkasnya. (OL-6)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved