Serapan APBD 2019 Minimalis

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Amanat Nasional, Zita Anjani, menyebutkan penyerapan anggaran APBD DKI hingga bulan November 2019 baru mencapai 58%.

"Kita lihat dari tahun 2017-2018 ke atas, penyerapan kita ini makin baik. Tapi, tahun ini (2019) karena ada tahun politik, penyerapan kita masih di angka 57%-58%, padahal targetnya 90% penyerapan," ungkap Zita dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Zita berharap ke depan penyerapan anggaran APBD DKI bisa lebih digenjot. Ia mengklaim bahwa kinerja Pemprov DKI berkembang pesat dari segi eksekusi pembangunan infrastruktur yang melekat dalam perencanaan program kegiatan belanja langsung yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan penyerapan anggaran kita (APBD) bisa lebih maksimal lagi di tahun 2020 dan kami optimistis melihatnya seperti itu," tutur Zita.

Menurut Zita, proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2019 masih tergolong rasional. Meskipun, ada catat-an khusus perihal realisasi penyerapan. Silpa APBD DKI 2019 tercatat Rp5,5 triliun dari total proyeksi APBD DKI sebesar Rp87,95 triliun untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Lalu perolehan Silpa APBD DKI 2018 tercatat sebesar Rp9,75 triliun dengan progres penyerapan 83%.

Adapun perolehan Silpa APBD 2017 mencapai Rp13,16 triliun pada saat penetapan APBD DKI tahun anggaran 2018 sebesar Rp77,11 triliun.

Dalam kaca mata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, rendahnya serapan APBD 2019 menunjukkan Pemprov DKI lalai dalam membuat perencanaan anggaran sehingga di penghujung tahun harus melakukan upaya efisiensi. Akibatnya, tertundanya beberapa kegiatan.

Ida menyebut SKPD akan menjadi korban dari serapan rendah yang dipaksa karena keadaan ini. "Kasihan mereka jadi korban. Sebab, jika serap-an rendah akan berimbas pada TKD (tunjangan kinerja daerah)," kata Ida.

Sebelumnya, sejak Oktober lalu Pemprov DKI meminta seluruh SKPD untuk mengencangkan ikat pinggang dan menghemat anggaran. Penyebabnya, pendapatan pajak yang tidak tercapai serta pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang ditunda. (Ins/Put/J-3)