Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus menjaga betul anggaran yang iprioritaskan sebagai fokus untuk pengentasan berbagai masalah di ibu kota.
Trubus mengatakan ada empat prioritas permasalahan yang harus dientaskan seperti kemacetan, kampung kumuh, banjir, dan pemberdayaan masyarakat.
"Jadi masalah-masalah itu yang harus diprioritaskan oleh Pak Anies. Mulai harus diprioritaskan pengentasan masalah-masalah itu," ungkap Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (28/11).
Seperti pengentasan kampung kumuh dengan merelokasi warga yang akhirnya dilakukan oleh Anies di Sunter Agung, Jakarta Utara beberapa waktu silam.
Ia menegaskan Anies tidak perlu malu dan khawatir melakukan penggusuran seperti yang dilakukan oleh pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Baca juga : Ini Strategi Pemprov DKI Atasi Macet Tahun Depan
"Pak Anies tidak perlu malu kok untuk meniru Pak Ahok. Tidak perlu khawatir masyarakat menilai buruk. Karena pada akhirnya masyarakat akan mendukung kebijakan tersebut saat sudah tahu hasilnya," tegasnya.
Menurutnya, anggaran-anggaran di luar hal tersebut sebaiknya tidak diprioritaskan. Terlebih anggaran yang tidak termasuk dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Selain itu, Anies harus lebih mengawasi kelembagaan jajaran SKPD. Pengawasan Anies yang lemah terlihat dari pengajuan anggaran yang tidak wajar.
Tahun ini pengawasan harus lebih diperketat lagi sebab ada pos-pos anggaran yang naik berkali lipat dibanding tahun lalu.
"Seperti anggaran rehabilitasi sekolah tahun depan ada yang naik hingga 300%. Itu bisa jadi potensi korupsi yang sangat besar. Untuk itu harus mengawasi dengan baik dan kelembagaannya hingga di situ," tukasnya.
Sementara itu, pihaknya juga menyayangkan ada beberapa sektor yang kurang dimaksimalkan selama Anies menjabat yakni sektor pajak.
"Pajak selama ini kurang. Raihannya rendah sekali," tandasnya.(OL-7)
Banjir besar di Potiskum, Nigeria, merusak ratusan rumah dan memaksa ratusan warga mengungsi.
Mou diteken antara Pemkab Bogor- Pemkab Jawa Barat (Jabar)- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/8).
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi banjir di wilayah Jabodetabek.
Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir
KOTA Sukabumi, Jawa Barat, kembali diterjang bencana hidrometeorologi, Sabtu (9/8) malam.
SEJUMLAH manfaat dan keunggulan dari moda transportasi kereta api salah satunya mampu mengurai kemacetan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved