Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi pembengkakan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) DKI Jakarta pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
“Ada usulan dari SKPD ini terkait untuk penambahan Rp160 miliar lebih untuk pembuatan pos damkar di lima wilayah dan pusat pendidikan penanggulangan bencana,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (14/11).
August menambahkan, seharusnya usulan penambahan atau pengurangan anggaran dari SKPD ikut dipertimbangkan skala prioritas. Khusus usulan peningkatan anggaran di Dinas Damkar DKI, menurut August, hal itu bukan menjadi skala prioritas dalam periode ini.
“Untuk Dinas Damkar DKI, kami melihat hal itu belum menjadi skala prioritas dan bisa dipangkas,” lanjut August.
Baca juga: Anies Diminta tidak Korbankan Program DKI Jakarta Demi Formula E
Karena itu, katanya, PSI akan mengupayakan kembali pemotongan anggaran-anggaran yang tidak masuk skala prioritas di forum Banggar (Badan Anggaran).
Masih terkait Komisi A, selain pembengkakan di Dinas Damkar DKI, tambahan anggaran juga terdapat untuk pengadaan lahan pembangunan kantor Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan.
“Kemudian, penambahan untuk pengadaan lahan bagi pembangunan kantor Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Nilainya cukup besar lebih dari Rp80 miliar,” ujar August.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad dan Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra, ikut membedah penambahan dan pengurangan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2020. Penambahan dan pengurangan anggaran tersebut tidak mempertimbangkan skala prioritas dan terjadi di tengah potensi defisit anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp10,7 triliun. (OL-4)
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Acara ini menjadi yang terbesar dalam rangkaian UIQ Universe dengan lebih dari 1.400 pelanggan hadir untuk menyambut resmi kehadiran UIQ di pasar Indonesia.
Saat berlari, tubuh melepaskan tidak hanya cairan melalui keringat, tetapi juga mineral penting seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium.
"Jadi, lem aibon baru puncaknya saja dari gunung es, permasalahan transparansi dan akuntabilitas anggaran DKI," ungkap Zita
Usulan PMD untuk BUMD masih dibahas oleh DPRD DKI Jakarta
"Lalu pembelian tenis meja Rp8,9 miliar, ballpoint yang beredar kan anggaranya Rp124 miliar, tapi setelah kita sisir totalnya Rp579 miliar," ungkap Misbah
Hasil survei menyebutkan, mayoritas publik menilai bahwa pengunggahan video rekaman rapat Pemprov DKI Jakarta mendapatkan respons baik dari masyarakat dengan kepuasan sebesar 70%.
Menurutnya, hal ini kontradiksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saaat diminta melakukan penghematan dalam anggaran 2020.
KPK bisa juga terlibat dalam proses pencegahan korupsi. Hal ini sebenarnya bisa dijadikan peluang bagi Pemprov DKI untuk menguatkan kapasitas birokrasi serta sistem penganggar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved