Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) berkukuh menolak rencana penyelenggaran balap mobil listrik Formula E 2020 di Jakarta.
Alasan utamanya, penyelenggaraan Formula E membuat banyak anggaran program Pemprov DKI terpaksa dipangkas.
Misalnya, Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta Idris Ahmad, pemangkasan dana revitalisasi GOR dan stadion sebesar Rp320,5 miliar di Dispora DKI Jakarta hingga pemangkasan alokasi sebesar Rp455,4 miliar untuk rehabilitasi sekolah di Disdik DKI Jakarta.
"Saat ini kami bersikap bahwa Formula E membawa dampak terhadap rehabilitasi sekolah, pembangunan gor dan beberapa kegiatan lain sehingga ini jadi pemborosan kita dan jadi tidak tepat sasaran," jelas Idris di ruang Fraksi PSI DKI, Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (13/11).
Ia menilai tidak sepantasnya Jakarta menyelenggarakan acara mahal dan tidak jelas tujuan serta asas manfaatnya di tengah defisit anggaran. Penyelenggaraan Formula E di Jakarta tahun 2020 mendatang akan menghabiskan anggaran triliunan rupiah dan hanya untuk beberapa hari saja.
"Pointnya adalah kami ingin sampaikan agar teman-teman semua di eksekutif (pemprov DKI) bisa mengefektifkan anggaran itu secara lebih tepat," tandas Idris. (OL-8)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
BKSDN mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan proses penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved