KETUA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Idris Ahmad menduga ada berpotensi defisit anggaran sebesar Rp10,7 triliun.
Hal itu berdasarkan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) per 23 Oktober 2019 ketika Pemprov DKI mengurangi proyeksi pendapatan di rancangan KUA PPAS 2020 sebesar Rp6,5 triliun, dari Rp95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun. Di dalamnya, terdapat target pajak sebesar Rp49,5 triliun.
Idris menerangkan, pihak internal PSI telah melakukan perhitungan realisasi pendapatan pajak dengan melihat tren realisasi pajak dari tahun ke tahun. Menurutnya, realisasi pajak pada 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp43,7 triliun.
"Jika prediksi ini benar, maka tahun 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp5,8 triliun," jelas Idris di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11).
Selanjutnya, PSI juga mengungkapkan potensi defisit diduga didapat dari anggaran belanja dari Rp94,3 triliun menjadi Rp89,4 triliun atau defisit Rp4,9 triliun.
Jika dikalkulasikan, maka potensi defisit menjadi Rp10,7 triliun pada tahun 2020 diperoleh dari Rp5,8 triliun ditambah Rp4,9 triliun.
"Rp10,7 triliun itu adalah perhitungan kami dari dua sisi. Satu defisit di sisi pendapatan yang artinya mis-perhitungan terhadap proyeksi pendapatan dan belanja. Kedua, defisit belanja, karena ada penambahan dan pengurangan saat rapat dengan komisi DPRD," ucap Idris.
"Di rapat-rapat komisi ada penambahan dan pengurangan kegiatan, nah itu rekap sementara hasil konsilidasi internal kami," sambungnya.
Pada 2019, Pemprov DKI harus membatalkan sejumlah program prioritas karena defisit anggaran, misalnya untuk pengendalian banjir dan rehabilitasi sekolah.
"Defisit pada 2020 akan jauh semakin lebar. Jika defisit pendapatan pajak digabungkan dengan defisit anggaran belanja, maka nanti APBD 2020 terancam defisit Rp10,7 triliun. Besar pasak daripada tiang," tandasnya. (OL-8)
