Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Idris Ahmad menduga ada berpotensi defisit anggaran sebesar Rp10,7 triliun.
Hal itu berdasarkan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) per 23 Oktober 2019 ketika Pemprov DKI mengurangi proyeksi pendapatan di rancangan KUA PPAS 2020 sebesar Rp6,5 triliun, dari Rp95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun. Di dalamnya, terdapat target pajak sebesar Rp49,5 triliun.
Idris menerangkan, pihak internal PSI telah melakukan perhitungan realisasi pendapatan pajak dengan melihat tren realisasi pajak dari tahun ke tahun. Menurutnya, realisasi pajak pada 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp43,7 triliun.
"Jika prediksi ini benar, maka tahun 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp5,8 triliun," jelas Idris di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11).
Selanjutnya, PSI juga mengungkapkan potensi defisit diduga didapat dari anggaran belanja dari Rp94,3 triliun menjadi Rp89,4 triliun atau defisit Rp4,9 triliun.
Jika dikalkulasikan, maka potensi defisit menjadi Rp10,7 triliun pada tahun 2020 diperoleh dari Rp5,8 triliun ditambah Rp4,9 triliun.
"Rp10,7 triliun itu adalah perhitungan kami dari dua sisi. Satu defisit di sisi pendapatan yang artinya mis-perhitungan terhadap proyeksi pendapatan dan belanja. Kedua, defisit belanja, karena ada penambahan dan pengurangan saat rapat dengan komisi DPRD," ucap Idris.
"Di rapat-rapat komisi ada penambahan dan pengurangan kegiatan, nah itu rekap sementara hasil konsilidasi internal kami," sambungnya.
Pada 2019, Pemprov DKI harus membatalkan sejumlah program prioritas karena defisit anggaran, misalnya untuk pengendalian banjir dan rehabilitasi sekolah.
"Defisit pada 2020 akan jauh semakin lebar. Jika defisit pendapatan pajak digabungkan dengan defisit anggaran belanja, maka nanti APBD 2020 terancam defisit Rp10,7 triliun. Besar pasak daripada tiang," tandasnya. (OL-8)
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Kemenpora menyempurnakan aplikasi Washpim untuk meningkatkan transparansi anggaran sekaligus memudahkan pihak ketiga atau federasi untuk mengajukan kebutuhan anggaran.
Robot dengan tipe LUF 60 yang dibeli Pemprov DKI dengan uang milik rakyat harganya mencapai Rp8,89 miliar. Singapura dan Kanada membeli hanya Rp4 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved