Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
VIDEO yang menampilkan pernyataan Kepala Bapenda Kota Bekasi, Aan Suhanda, soal pemerintah akan memfasilitasi ormas setempat untuk mengelola parkir di depan gerai retail di Kota Bekasi, viral. Apalagi disertai dengan pesan berantai, Kota Bekasi mendukung ormas menjadi pemeras pengusaha retail di wilayah setempat.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pun menanggapi, pihaknya sedang memilah potensi pajak yang bisa dimaksimalkan. Sejalan dengan hal tersebut, ada juga peningkatan kesejahteraan yang dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru melalui organisasi kedaerahan.
“Ini kan upaya untuk mewujudkan 150 ribu lapangan kerja, organisasi kederahan kita bina melalui pemanfaatan SDM (Sumber Daya Manusia),” ungkap Rahmat, Senin (4/11).
Rahmat menjelaskan pernyataan soal adanya perlindungan premanisme di Kota Bekasi tentunya akan mengganggu iklim investasi yang ada. Dirinya meluruskan nantinya pemberdayaan organisasi kedaerahan akan dibina melalui sebuah badan hukum.
“Ini jelas mengganggu, jadi bukan kita mendukung premanisme, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberdayakan, membina dengan sebuah aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi kalau mau terlibat membangun kota,” ungkapnya.
Baca juga: Ormas di Bekasi Tekan Mini Market dan Pemkot Mengelola Parkir
Semantara itu, Corporate Communication PT Sumber Alfaria Trijaya, Reza Pahlevi, mengatakan, sejak awal pihaknya tidak pernah menentukan tarif parkir di seluruh titik gerai Alfamart. Meskipun, ada di beberapa titik gerai, pengurus RT/RW, organisasi masyarakat serta perseorangan meminta izin untuk mengelola tarif parkir.
“Aslinya kita tidak pernah mengutip uang parkir di seluruh gerai yang ada,” ungkap Reza pada Media Indonesia.
Pihaknya sudah mengetahui adanya upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dengan cara mengelola parkir di seluruh gerai toko retail yang ada. Namun, pihak manajemen tidak pernah mendukung ataupun menolak.
“Bagi kami, siapapun yang mengelola asalkan tidak pasang muka seram, nongkrong di salah satu gerai membuat calon pembeli takut dan tidak jadi membeli, hal itu ya boleh saja,” jelas dia.(OL-5)
Sejumlah warga yang merupakan penghuni belasan rumah itu sempat terlibat bentrok dengan puluhan petugas gabungan yang dikerahkan.
Meski demikian, masyarakat tetap diperbolehkan merayakan malam tahun baru, tetapi dianjurkan tidak melakukannya secara berlebihan.
Dana yang digelontorkan untuk mendukung administrasi kesekretariatan hingga fasilitas kegiatan lingkungan itu langsung dikebut pencairannya oleh para ketua RW.
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
Pameran Dagang Lokal yang menjadi agenda pembuka menghadirkan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Bekasi.
Informasi yang sudah lama bisa dimunculkan kembali dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan
Peradi mengutuk keras aksi sekelompok preman yang menganiaya atau mengeroyok advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Selama 11 hari Operasi Berantas Jaya 2025 di wilayah Jadetabek, polisi menangkap 2.406 orang terkait aksi premanisme.
SEBANYAK 13 ribu pecalang dari 1.500 desa Aladat seluruh Bali berkumpul di Lapangan Renon Denpasar, Sabtu (17/5).
Tim Saber Pungli diturunkan dan berhasil mengamankan puluhan orang yang diduga preman karena diduga telah mengganggu aktivitas perekonomian di Pasar Sandang Jatibarang.
Selain membongkar posko ormas di Pasar Induk, petugas gabungan itu juga menyisir preman berkedok ormas yang diduga masih berada di dalam area pasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved