Anggaran tidak Wajar Pasti Dicoret

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

Sebelumnya terdapat anggaran Lem Aibon senilai Rp82 miliar dan pulpen berjenis drawing pen senilai Rp124 miliar yang saat ini sedang disesuaikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mata anggaran itu diusulkan Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Timur.

Taufik menegaskan DPRD masih punya banyak waktu untuk menyisir anggaran secara detail karena pengesahan APBD 2020 ditargetkan pada akhir November mendatang.

"Udah pasti dicoret. Kan kita sisir. Sekarang disisir. Sempat, keburu, ini sisir satu-satu. Sudah, kalau anggaran itu pasti dicoret, mau ngapain sekolah beli lem? Buat apa coba, buat ngelem?" ungkap Taufik di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Menurutnya perencaaan anggaran ini tidak terlalu buruk. Sebab, munculnya anggaran-anggaran tidak wajar selalu terjadi tiap tahun, namun hanya sedikit yang terekspos ke media. Ia pun menjamin akan menyisir anggaran dengan detail.

"Ada yang enggak beres-beres juga kesisir, cuma tahun lalu kan lapornya enggak ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan. Kan bisa dilihat itu di dalam pembahasan," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan melalui penyisiran dua tahap yakni saat anggaran berbentuk Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) dan Rancangan APBD, ia menjamin hal itu bisa membantu penyisiran anggaran yang tidak wajar. Namun, tidak heboh.

Terkait riuhnya anggaran tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI dari Inggard Joshua mengkritik cara anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia mengingatkan penting bahwa seorang anggota dewan memiliki tata krama.

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Khususnya pada saudara William. William ini kan (anggota) baru. Saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di tivi, itu boleh aja. Tapi, harus jaga tata krama," ujar Inggard, kemarin.

Menurut Inggard, jika ada permasalahan yang ingin diungkapkan anggota Dewan sebaiknya dibahas dalam forum resmi yang melibatkan anggota dewan lainnya dan Pemprov DKI. Apalagi KUA-PPAS 2020 bisa berubah nominalnya sesuai kesepakatan anggota DPRD. "Saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Jangan berantem di luar," kata Inggard.

Menurut Inggard, jika aspirasi tidak diterima dengan alasan yang tidak wajar, silakan ramaikan di luar.

William Aditya Sarana mengaku menerima kritikan dari anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Inggard Joshua.

Namun, William tetap meminta transparansi usulan anggaran Pemprov DKI yang tak kunjung diunggah di website resmi apbd.jakarta.go.id. "Kalau soal transparasi itu harga mati. Kalau di-upload semua sudah selesai kan, buat apa kita kritisi," kata William. (Ssr/Put/Ins/J-3)