Pelebaran Trotoar untuk Atasi Kemacetan

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritisi pembangunan trotoar yang saat ini gencar dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebab badan jalan berkurang sebagian sehingga menyebabkan kemacetan semakin mengacaukan lalu lintas jalan. Ia pun mempertanyakan koordinasi antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang seharusnya mengurangi kemacetan dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta dalam hal pembangunan jalan dan trotoar.

"Koordinasinya bagaimana. Bikin trotoar lebar, saya setuju tapi orang kita belum terbiasa dan malah lalu lintas menjadi tertekan," tegasnya saat rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Kolega Prasetyo dari PDIP yang juga anggota Komisi C DPRD DKI, Gani Suwondo, menambahkan pihaknya menyetujui pembangunan trotoar yang nyaman dan memadai bagi pejalan kaki.

Namun, harus ada penyesuaian yang sepadan dengan lebar dan kondisi jalan tiap-tiap wilayah. Terlebih, lebar jalan di tiap wilayah berbeda tergantung jenis jalannya. "Harus ada penyesuaian. Jangan malah bikin macet," tegas Suwondo.

Solusi macet

Terkait dengan hal itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan pembangunan trotoar merupakan salah satu dari rangkaian kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan dalam pembangunan trotoar pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI.

Pembangunan trotoar dengan memakan badan jalan pun sudah disesuaikan dengan kondisi jalan dan jenis jalan yang berada di tiap wilayah. Ia juga menegaskan pembangunan trotoar telah melalui kajian dan survei terhadap jumlah pejalan kaki di tiap wilayah pada jam-jam sibuk.

"Seperti di Cikini, kami lebarkan untuk melancarkan pejalan kaki untuk menuju Stasiun Cikini," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Pembangunan trotoar pun juga untuk menyediakan kebutuhan first and last mile guna memindahkan pengguna angkutan pribadi ke kendaraan umum.

Salah satu upaya mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, selain menyediakan trotoar yang nyaman dan terkoneksi satu sama lain, juga dengan menyediakan angkutan umum yang terintegrasi.

"Jadi untuk first and last mile-nya bisa dengan menyediakan fasilitas pedestrian yang nyaman. Selanjutnya, jika kurang ingin berjalan kaki, kita sediakan fasilitas jalur sepeda agar first and last mile bisa menggunakan sepeda," jelasnya.

Di sisi regulasi, juga diterapkan penekanan terhadap penggunaan angkutan pribadi dijalankan dengan pembatasan ganjil-genap yang diperluas serta jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang direncanakan mulai beroperasi awal 2021.

Penambahan angkutan umum berbasis jalan maupun berbasis rel juga diupayakan untuk menyediakan moda transportasi yang memadai. Di tahun depan Transjakarta direncanakan akan melakukan penambahan armada hingga mencapai 10.047 unit.

"Dengan adanya kebijakan yang menyeluruh itu kita harapkan ada perpindahan pengendara pribadi ke angkutan umum yang signifikan," tegasnya. (Ssr/J-3)