Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem Jupiter mengkritisi pendapatan pajak DKI yang masih rendah. Hal itu diungkapkannya dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama Komisi C di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Salah satu pajak yang masih belum mencapai target yakni pajak parkir yang baru mencapai Rp446 miliar dengan target Rp525 miliar.
Selain belum mencapai target, Jupiter heran karena target pajak parkir DKI justru lebih rendah dari Jawa Timur yang mencapai Rp1,2 triliun.
"Bagaimana bisa pajak parkir DKI lebih rendah dari Jawa Timur. Padahal jumlah kendaraan di Jakarta lebih banyak, jumlah parkiran di gedung-gedung maupun mall juga masih banyak. Seharusnya pajak parkir DKI lebih tinggi," ungkapnya pada Selasa (29/10).
Tidak hanya itu, ada potensi pajak parkir yang belum bisa dioptimalkan oleh Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) DKI yakni kehadiran parkir valet atau parkir VIP yang hingga kini belum diatur pungutan pajaknya.
Baca juga : Pemprov DKI akan Bebaskan Pajak Balik Kendaraan Motor Listrik
"Itu belum ada pergubnya soal parkir valet. Padahal itu lumayan mahal juga perjam bisa Rp50ribu. Nah, itu masuknya ke mana," ungkapnya.
Jupiter pun meminta ada perbaikan sistem pajak dengan membuat seluruh pajak bisa terpadu dalam satu sistem berbasis daring.
Pendapatan pajak saat ini baru mencapai Rp32,38 triliun dari target Rp44,54 triliun. Sementara itu, pendapatan DKI juga menurun akibat tidak cairnya sebagian dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun ini sebesar Rp6,3 triliun.
Tidak turunnya dana perimbangan itu juga membuat cadangan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) DKI berkurang dari Rp8 triliun menjadi Rp3 triliun yang berdampak pada pengurangan proyeksi anggaran di 2020 dari semula Rp95 triliun menjadi Rp89,9 triliun.
"Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem pajak kita dengan membuat semuanya menjadi terpadu dan daring," kata Jupiter.
Ia mengungkapkan transparansi itu diperlukan agar setiap pajak yang disetorkan sesuai dengan pendapatan yang didapat.
Baca juga :Kejar Pengemplang Pajak, DKI Gandeng KPK dan Kejati
Ia mencontohkan pajak restoran. Pemprov DKI harus bisa meyakinkan masyarakat setiap rupiah pajak yang ditanggung masyarakat saat membayar tagihan restoran juga sudah disetorkan oleh restoran tersebut ke Pemprov DKI.
Sistem daring juga harus diterapkan pada pajak-pajak lain seperti pajak hiburan dan pajak parkir. Menurutnya, potensi pajak hiburan di Jakarta sangat besar
"Kita bisa tahu uang yang kita bayarkan masuk ke kas masyarakat. Itu hak masyarakat. Mohon dibuatkan sistemnya. Berapapun yang kita keluarkan akan berdampak besar pada penerimaan pajak daerah," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pun menyambut positif usul dari Jupiter. Ia juga menegaskan sudah mengupayakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk mengerek pendapatan dari sektor itu.
"Intensifikasi artinya kita pertajam sektor itu. Sementara ekstensifikasi kan memperluas. Kita cari apa lagi yang bisa kita kenakan pajak. Itu kita cari terus," tukasnya.(OL-7)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved