DPRD DKI Minta Penetapan AKD Rampung 20 Oktober

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Syarif berharap pihaknya segera menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Menurutnya, penyelesaian AKD bisa selesai karena lobi-lobi informal antar fraksi sudah berjalan.

"AKD saya minta pada 20 Oktober selesai ya. Senin (14/10) pelantikan (pimpinan DPRD yang baru). Jumat (18/10) depan pengumuman AKD, Minggu depanya (20/10) sudah bisa selesai," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (11/10).

Diketahui, proses penyusunan AKD periode 2019-2024 mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Aturan hukum itu dijadikan acuan untuk menyusun AKD DPRD DKI berupa lima komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan, dan Badan Legislasi Daerah (Balegda). AKD akan dibahas usai pelantikan pimpinan definitif yang baru pada Senin (14/10).

Baca juga : NasDem Dorong Pemprov DKI Unggah Dokumen Usulan KUA PPAS

Sementara itu, Ketua DPRD DKI sementara Pantas Nainggolan mengatakan, pihaknya menyerahkan pada masing-masing fraksi partai untuk melakukan dialog atau lobi-lobi untuk menentukan pimpinan komisi.

"Kita ingin semua keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Itu yang paling pas untuk masyarakat kita musyawarah mufakat. Jadi tidak ada yang tersakiti," kata Pantas.

Untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pantas yakin tidak akan terhambat.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI 2020 mencapai Rp95,6 triliun. Anggaran tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD DKI 2019 Rp89 triliun.

"Cukup (waktu pembahasanya). Masih ada waktu satu setengah bulan lah. Bahkan masih bisa 2 bulan. Memang target pertama kita semuanya akan diselesaikan pada 30 November. Tapi, kalau misalnya tidak terkejar masih bisa awal atau pertengahan Desember (pengesahan APBD)," tandas Pantas. (OL-7)