ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William A Sarana mempertanyakan mengapa dokumen anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau disebut KUA-PPAS 2020 belum diunggah dalam laman daring pemerintah provinsi DKI.
"Hingga kini, belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" tanya William dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (9/10).
Menurutnya, akhir-akhir ini, sedang ramai dibahas mengenai kegiatan APBD 2020 yang memantik perdebatan di masyarakat. Mulai dari kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), perbaikan rumah dinas Gubernur Anies Baswedan yang mencapai Rp2,4 miliar, anggaran antivirus, sanitasi Grogol, dan lain-lain.
Baca juga: PSI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020
"Yang diperdebatakan dengan panas di masyarakat hanyalah puncak dari gunung es. Terdapat puluhan ribu kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan nilai anggaran hampir Rp100 trilliun. Idealnya, setiap kegiatan layak, bahkan harus dibahas satu per satu," kata William.
Ia juga meminta pembahasan APBD 2020 segera dibahas. Sampai sekarang, pimpinan definitif DPRD DKI belum dilantik.
"Akan tetapi mungkinkah pembahasan APBD 2020 dengan eksekutif dilakukan dengan tempo waktu 1-2 bulan saja? Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum 2019 berakhir," tandasnya. (OL-2)
