Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
ANGGOTA DPRD DKI Fraksi NasDem Jakarta, Nova Paloh angkat bicara soal pengadaan anggaran untuk lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang lebih sebesar Rp1 triliun. Penganggaran sebesar tersebut, menurutnya harus jelas pengalokasianya.
"Sekarang begini dalam satu tahun kan harus ada penyerapan anggaran yang jelas. Anggaran (sebanyak) itu mau dibawa kemana? Apakah sudah ada lokasi yang mau dibangun tentang itu," kata Nova saat dihubungi, Jakarta, Selasa (8/10).
Diketahui, penganggaran untuk RTH termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau disebut KUA-PPAS 2020.
Nantinya, dokumen anggaran itu dibuat oleh Sekertaris Daerah (Sekda) untuk disampaikan kepada Kepala Daerah atau Gubernur sebagai pedoman dalam penyusunan APBD
"Anggaran harus jelas. Lahan mana yang mau dialokasikan, mana yang mau dibeli. Kalau ternyata lokasi enggak ada, terus anggaran sudah ada sebesar itu kan ada sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) kedepan," kata Nova.
Nova kemudian mengatakan, penyerapan anggaran DKI lalu tidak mencapai 100%. Dalam KUA-PPAS 2020, selain penganggaran RTH yang dianggap besar, perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Anies Baswedan juga mencapai Rp2,4 miliar.
Kemudian, untuk anggaran yang diajukan APBD 2020 sebesar Rp95,99 triliun. Hal ini naik Rp6,9 triliun dari sebelumnya, dimana APBD 2019 menganggarkam Rp89,08 triliun
"Maksud saya jangan (sampai) anggaran besar tapi perencanaan enggak jelas. Kita lihat Jakarta saja sudah sempit begini. Lahan mana (lagi) yang mau dibeli?" tandas Nova. (OL-4)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved