DPRD DKI Diminta Segera Bahas Isu-Isu Krusial

SEUSAI mengukuhkan lima pimpinan definitif dalam Sidang Paripurna, Kamis (3/10), DPRD DKI Jakarta diminta segera membahas isu-isu krusial yang semestinya harus segera diselesaikan, misalnya Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2020, serta pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

Terkait dengan RAPBD 2020, misalnya, sesuai permintaan Kementerian Dalam Negeri, seharusnya hal itu sudah segera disahkan akhir November 2019.

Sejumlah kalangan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 memprediksi besaran tambahan APBD DKI TA 2020 sekitar Rp6,9 triliun.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad, mengatakan pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD DKI TA 2020 besarannya diprediksi mencapai Rp96 triliun sudah selayaknya menjadi prioritas. Sebab, sejak anggota DPRD DKI periode 2019-2024 dilantik sebulan lalu, pembahasan mengenai hal itu belum terlaksana.

"Sudah sebulan berlalu begitu saja sejak kami dilantik karena menunggu nama pimpinan definitif. Akibatnya, agenda yang menjadi tanggung jawab dewan molor terlalu lama, khususnya pembahasan APBD TA 2020 dan juga pemilihan Wagub DKI," kata Idris.

DPRD segera menyetorkan nama-nama pimpinan definitif yang telah diputuskan melalui paripurna kepada Mendagri. Kelimanya ialah Prasetio Edi Marsudi selaku ketua didampingi empat wakilnya, yakni M Taufik, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani. Prasetio Edi Marsudi dilaporkan sah kembali sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta setelah Ketum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, menunjukknya kembali.

Idris menambahkan, keterlambatan lebih dari satu bulan DPRD DKI menetapkan pimpinan definitif harus berujung pada kompensasi percepatan pembahasan agenda-agenda dewan yang layak menjadi prioritas.

Pengawasan

Kalangan mahasiswa dilaporkan akan ikut serta mengawasi kinerja DPRD DKI Jakarta. Hal itu dikatakan tidak terlepas dari terpilihnya kembali politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi menjadi Ketua DPRD DKI.

Ketua Presidium Komite Mahasiswa Nusantara untuk Demokrasi, Ahmad Boim, dalam keterangan resminya menyatakan pihaknya akan berada di garda terdepan dalam pengawasan keputusan kebijakan anggaran yang pro rakyat. Tujuannya agar orang nomor satu di DPRD itu berani menegaskan supremasi hukum.

"Tentu akan kami kawal kebijakan-kebijakan yang membangun Jakarta, terutama kebijakan anggaran yang bebas korupsi itu harus diawali dari penegakan hukum dan pembangunan ekonomi yang prorakyat," kata Boim, Kamis (3/10).

Di lain sisi, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mengkritisi usulan penaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan peningkatan anggaran TGUPP sangat signifikan dan tidak berbanding lurus dengan hasil kerjanya.

Terkait pemilihan Wagub DKI, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, mendesak Partai Keadilan Sejahtera menetapkan sikap terkait pencalonan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu menjadi Wagub DKI Jakarta sebab Syaikhu telah menjadi anggota DPR RI 2019-2024 yang baru saja dilantik. (Put/X-6)