Proyek Stadion JIS Tetap Berjalan meski Sengketa di KPPU

JAKARTA Propertindo (Jakpro) berjanji hadir jika dipanggil Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan polemik tender pembangunan Stadion BMW atau Jakarta International Stadium (JIS).

Direktur Proyek JIS PT Jakpro Iwan Takwin merasa menyelenggarakan prosedur tender sesuai dengan standar yang ada. Selain itu, pihaknya pun memiliki standar-standar teknis pembangunan stadion yang ketat sebagaimana disyaratkan organisasi induk sepak bola dunia, FIFA.

Ia menjelaskan, syarat tinggi yang diajukan FIFA untuk membangun stadion cukup rumit sehingga memerlukan perhitungan rinci dan sangat teknis.

"Kami harus menjaga agar standar itu terpenuhi. Contoh dari segi moving dalam stadion, FIFA mensyaratkan seluruh penonton harus sudah bisa keluar dari stadion dalam tempo 30 menit. Itu kan berpengaruh pada lebar dan banyak pintu. Juga sudut kemiringan tribune penonton, itu sangat diperhatikan," ungkapnya.

Saat ini pembangunan JIS sudah dimulai dari fondasi dan penancapan tiang pancang. Menurut Iwan, jika pembangunan berjalan lancar, JIS selesai pada Oktober 2021. Namun, pihaknya meminta akselerasi percepatan dari kontraktor agar bisa diselesaikan lebih cepat.

Sebelumnya, tender JIS dianggap janggal karena Jakpro memenangi konsorsium Wika Gedung yang memiliki harga penawaran Rp4,08 triliun. Harga ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga penawaran konsorsium Adhi Karya sebesar Rp3,8 triliun.

Sementara itu, pagu anggaran pembangunan JIS dari APBD DKI mencapai Rp4,5 triliun. Adhi Karya pun membawa masalah tersebut ke KPPU.

Iwan mengaku telah berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat memulai hingga selesai tender.

Pelibatan Kejati DKI diwajibkan karena proyek JIS merupakan proyek strategis. Proyek ini dikawal Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejati.

Menurutnya, meski nilai tender yang ditawarkan konsorsium Adhi Karya lebih murah jika dibandingkan dengan konsorsium Wika Gedung, konsultan dan Jakpro telah bersama-sama menetapkan harga kewajaran.

"Dari sisi teknis, ketika dua konsorsium kontraktor disandingkan, konsultan kami sudah membuka semua proposal penawaran secara transparan," imbuhnya. (Put/J-1)