Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KOTA Depok telah lama menjadi basis elektoral Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menghadapi Pilkada 2020, delapan partai berkoalisi guna menghadapi PKS.
Delapan parpol tersebut ialah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PKB, PSI, dan PAN yang sepakat membentuk koalisi Kota Depok Bangkit.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan, pihaknya sangat sadar untuk memenangkan Pilkada Kota Depok tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi politik yang baik dan berkoalisi dengan partai-partai lain.
Menurut dia, sudah saatnya PDIP bangkit dan mengakhiri kejayaan PKS selama 15 tahun di Kota Depok.
“Kita ingin dominasi PKS yang selama 15 tahun ini ya cukuplah. Masyarakat perlu dihadirkan sosok yang baru memimpin Kota Depok. Karena kalau tidak berubah-ubah maka tidak berubah pula kebijakannya. Tapi pada saat bicara proses perubahan, dilevel apapun, di bidang apapun dan di aspek apapun perubahan itu menjadi keniscayaan yang lebih baik ke depan,” ujarnya Kamis (12/9).
Baca juga: Ngebet Gabung Jakarta, Bekasi Bentuk Tim Khusus
Sementara, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok Hendrik Tangke Allo menambahkan, seluruh elite politik lokal yang hadir diluar PKS sepakat untuk membentuk koalisi di Pilkada Kota Depok 2020. Setelah komunikasi intens terjalin maka langkah selanjutnya adalah melakukan deklarasi.
Ditanya apakah dirinya siap maju sebagai salah satu calon wakil wali kota mendampingi Pradi Supriatna, yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok, Hendrik mengaku bersedia.
Komunikasi dengan Pradi Supriatna dari Partai Gerindra pun sudah sering dilakukan.
“Saya sudah ketemu secara pribadi dengan beliau (Pradi). Pembahasannya bagaimana kita bersama-sama membangun Kota Depok dan banyak yang kita bicarakan. Pandangan idiologi kami sama,” kata Hendrik.
Ketua Harian DPC Gerindra Depok Djamaluddin mengatakan, pihaknya dan beberapa partai lain memang sudah bersepakat untuk koalisi agar kejayaan PKS di Depok berakhir pada 2020.
Hal itu sudah dikomunikasikan dengan sejumlah partai secara informal. “Kami (Gerindra) adalah salah satu yang sudah intens untuk bertemu secara informal dengan temen-teman partai di luar PKS. Dengan PDIP kita sudah sejalan. Artinya berangkat dari keingingan yang sama bahwa memang paling tidak PKS berakhir di 2020,” katanya.
Keputusan partainya untuk melawan kekuatan PKS di Depok bukan tanpa alasan. Pasalnya, Gerindra sebagai partai pengusung di Pilkada Depok 2015 merasa tidak dianggap oleh kepemimpinan saat ini.
Sama halnya dengan di eksekutif, kata Djamal, banyak kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan pihaknya. “Salah satu yang nyata adalah dalam hal pembuan logo Depok Friendly City yang menurut kami dominan pada warna yang mengarah ke salah satu partai. Oleh karenanya kami ingin ada perubahan baik di eksekutif dan parlemen," tandasnya.
Koalisi yang dihimpun saat ini, kata Djamal berangkat pada semangat ingin adanya perubahan di Depok. Baik itu dalam hal kebijakan yang lebih popular maupun sinergitas dalam parlemen. “Intinya kami ingin ada kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Artinya, tidak dipegang sendiri oleh salah satu pihak. Kalau ada ide dan merumuskan kebijakan kami pun diajak bicara,” ucapnya. (OL-8)
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved