SKPD Dituntut Tindak Lanjuti Aduan dalam 5 Hari

DPRD DKI Jakarta menghendaki aspirasi maupun aduan yang didapatkan oleh anggota DPRD DKI dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dalam waktu singkat. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan rancangan tata tertib DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 hari ini.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Purwanto mengatakan harus ada penekanan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menindaklanjuti laporan dari anggota dewan.

Baca juga: 10 Ribu Aparat Siap Kawal Laga Indonesia vs Thailand

Menurutnya, selama ini tidak adanya pengaturan penekanan itu membuat aduan, laporan, maupun hasil reses anggota dewan kerap diacuhkan.

"Harus ada penekanan kepada SKPD agar melakukan aspirasi yang kita berikan. Saya khawatir reses tidak lagi menarik karena hasil reses setumpuk tidak terakomodir. Padahal jelas sumpah kita ada kalimat menindaklanjuti aspirasi masyarakat," ungkapnya di Gedung DPRD DKI, Selasa (10/9).

Purwanto pun menuntut penekanan itu bisa diatur dalam tatib DPRD dan menghendaki agar SKPD dapat menindaklanjuti aspirasi dalam waktu lima hari sejak laporan itu diterima.

"Kita juga harus dapat tanda terima laporannya. Sehingga masyarakat tahu bahwa kita sudah menyampaikan keluhannya dan urusan nanti ditindaklanjuti adalah urusan kita dalam meminta ke SKPD," tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike yang hadir dalam rapat itu. Yuke yang merupakan anggota Fraksi PDIP mengatakan DPRD Kabupaten Ponorogo memiliki mekanisme itu. DPRD DKI pun bisa mengambil pelajaran dari mekanisme yang sudah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Ponorogo.

"Di DPRD Kabupaten Ponorogo setiap aduan yang masuk lewat komisi harus ditindaklanjuti dalam waktu lima hari. Lalu bupati menyampaikan perencanaan tindak lanjut itu secara lisan di hadapan anggota DPRD," jelas Yuke.

Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Syarif mengungkapkan menindaklanjuti aduan warga serta menyampaikannya ke SKPD merupakan kewajiban tiap anggota DPRD.

Sehingga, ia pun sependapat dengan Purwanto bahwa penting membuat mekanisme penekanan agar SKPD dapat menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut.

Baca juga: Hari ke-4 Pembahasan Tatib, DPRD DKI Selesaikan 119 Pasal

"Iya ini penting. Karena bukan cuma reses lho, sehari-hari kalau dapat aduan atau ketemu masalah bagaimana? Apalagi kalau objek masalah itu di luar program yang ditetapkan oleh Pemprov. Laporinnya bagaimana dan kepastian tindak lanjutnya seperti apa. Ini yang harus kita pikirkan," kata Syarif.

Mengenai tindak lanjut SKPD terhadap aduan masyarakat yang disampaikan DPRD ini nantinya akan menjadi salah satu poin yang dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (OL-6)