Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
PIMPINAN sementara DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, menuturkan pihaknya belum merampungkan pimpinan definitif. Ada dua fraksi yang hingga kini belum menyerahkan nama sebagai pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta.
"Rapatnya masih berjalan, ini kali keempat. Tinggal dua lagi belum selesai, yaitu PDIP dan Demokrat. Dari Gerindra, PAN dan PKS sudah," ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/9).
Baca juga: Bertemu Anies, NasDem Ingin Berkontribusi Tangani Masalah Jakarta
Syarif membeberkan bahwa nama yang diusulkan dari fraksi PAN untuk menjadi pimpinan definitif ialah putri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Zita Anjani. Lalu, dari fraksi PKS mengusulkan nama Abdurahman Suhaimi.
Sampai saat ini, pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) masih berlangsung di DPRD DKI Jakarta. Pelantikan pimpinan DPRD dijadwalkan pada 16 September mendatang
"Sambil berjalan kita selesaikan tata tertib, rencananya kita sebelum tanggal 19. Ya mungkin di tanggal 16 atau 17 untuk paripurna pelantikan pimpinan DPRD," terang Syarif.
Ia mengatakan seharusnya batas waktu penyerahan nama pimpinan definitif hari ini. Surat telah dikirimkan sejak 3 September. Terkait pembahasan tatib dan AKD, Syarif menyampaikan saat ini masih berjalan.
Baca juga: Hari Pertama Perluasan Ganjil-Genap, 941 Pengemudi Kena Tilang
Targetnya paling lambat tanggal 19 September bisa dilaksanakan paripurna untuk pengesahan AKD termasuk pimpinan dewan. Namun, bisa saja pelantikan dilakukan lebih cepat, 16 atau 17 September.
"(Untuk tatib) sekarang lagi jalan. Hari ini bahas lagi yang kelima (rapatnya), mudah-mudahan lancar. Sekitar Kamis atau Jumat kita konsultasi lagi ke Kementrian Dalam Negeri," tandasnya. (OL-6)
Irfan menjelaskan satu lokasi yakni Pasar Kramat Jaya merupakan pembangunan baru, sementara tiga lokasi lainnya adalah pasar yang akan direvitalisasi total.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved