Headline

Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

Fokus

Terdapat sejumlah faktor sosiologis yang mendasari aksi tawur.  

PDIP Minta Jatah 2 Staf Ahli untuk Tiap Anggota

Putri Anisa Yuliani
02/9/2019 19:00
PDIP Minta Jatah 2 Staf Ahli untuk Tiap Anggota
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024.(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

ANGGOTA Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menuturkan anggtoa DPRD butuh dua staf ahli untuk bertugas. Aspirasi itu pun ia bawa dalam rapat perdana bersama anggota DPRD lain dan pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta.

Keberadaan staf ahli diakuinya sangat dibutuhkan guna menyaring informasi yang ia butuhkan serta menyaring aduan-aduan yang masuk dari masyarakat. "Satu untuk bantu pengaduan masyarakat, yang kedua untuk bantu kita analisis pengaduan yang sifatnya raperda," ungkap Ima ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/8).

Baca juga: Polisi Fokus Evakuasi Korban Kecelakaan Tol Cipularang

Sebelumnya, Ima sudah memiliki staf yang digaji dari dana pribadinya. Menurutnya, sudah banyak pihak yang menawarkan diri untuk menjadi staf ahlinya semata untuk turut membantu menyelesaikan permasalahan di ibu kota.

"Kami mencari tim profesional bukan PNS karena memang dibutuhkan keahlian untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Jadi, lebih ke profesional, bahkan ada yang tidak mau digaji karena memang untuk mengabdi," tukasnya.

Karena sifatnya sebagai kebutuhan yang mendesak, Ima pun menolak jika staf ahli dipilih atau diseleksi oleh Sekretariat DPRD. Sebab, menurutnya, kebutuhan tiap anggota dewan terhadap keahlian yang dimiliki staf ahli berbeda-beda. Untuk itu, ia akan mengajukan sendiri orang yang akan menjadi staf ahlinya.

Di sisi lain, Ima pun menegaskan, menuruti hasil rapat anggota DPRD DKI. Menurutnya, jika tidak diberikan sesuai yang ia butuhkan, Ima menegaskan, akan mencari sendiri staf ahli yang dapat membantunya.  

"Tidak boleh ya tidak apa. Nanti saya akan rekrut sendiri jika tidak disetujui," pungkasnya.

Baca juga: Lampaui Ambang Baku Mutu, DLH DKI Siapkan Sanksi bagi Industri

Sementara itu, perekrutan staf ahli untuk tiap anggota DPRD tidak memiliki aturan. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2017 yang kemudian diterjemahkan ke dalam Peraturan Daeran No 3/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI, staf ahli hanya diperuntukkan bagi alat kelengkapan dewan yakni komisi dan badan serta tim ahli untuk fraksi.

Masing-masing alat kelengkapan dewan memiliki tim staf ahli yang terdiri dari maksimal tiga orang. (OL-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Astri Novaria
Berita Lainnya