Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
FRAKSI Partai Demokrat-PAN mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meningkatkan realisasi janji kampanyenya yang akan menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rumah DP Rp 0.
Sebab, sudah dua tahun menjabat, rumah DP Rp0 baru terealisasi tahun ini. Selain itu, baru tersedia 950 unit rusun DP Rp 0. "Apabila melihat dari jumlah target di mana hanya dapat menalangi 950 unit rusun. Tentunya jumlah ini masih jauh untuk dapat mengatasi backlog perumahan di Jakarta," kata anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN, Bambang Kusmanto, saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna, Senin (19/8).
Bambang menyebut kepemilikan rumah di DKI masih sangat rendah. Hal ini didasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015, kepemilikan rumah di DKI baru mencapai 52%.
"Masih ada 40% lebih penduduk yang belum memiliki rumah dan di antaranya mayoritas adalah MBR," terangnya.
Sementara itu di sisi lain, kritisi diberikan oleh Fraksi Partai Hanura yang diwakili oleh Rahmatia Ayu Puspasari. Fraksi Partai Hanura menilai harga rumah DP Rp 0 masih cukup Mahal bagi MBR.
"Fraksi Partai menilai pidato gubernur dalam rapat paripurna tentang Rancangan APBD Perubahan 2019 mengatakan rumah DP Rp 0 adalah hunian layak dan terjangkau. Kenyataannya bertolak belakang dengan fakta yang ada," tegasnya.
Sebab, Fraksi Hanura mendapat banyak keluhan dari warga terkait harga unit DP Rp 0 yang masih cukup mahal.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RAPBD-P 2019 mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 800 miliar kepada PT Sarana Jaya untuk membangun lebih banyak unit DP Rp 0.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Kelik Indriyanto salah satu lokasi yang akan dibidik untuk dibangun rumah DP Rp 0 ialah di Cilangkap, Jakarta Timur.(OL-4)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved