Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dengan diterapkannya kebijakan perluasan ganjil-genap di Jakarta, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan potongan harga pajak pada kendaraan pribadi roda empat.
"YLKI meminta agar pajak kendaraan bermotor pribadi roda empat diberikan diskon pajak. Mengingat dengan adanya ganjil genap pemilik kendaraan bermotor roda empat tidak bisa optimal menggunakan kendaraannya," kata Tulus dalam pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (15/8)
Ia menilai pemberlakuan potongan harga untuk pajak kendaraan roda empat agar perluasan kebijakan ganjil-genap menjadi kebijakan yang adil.
"Hal itu, agar perluasan ganjil genap menjadi kebijakan yang adil, " jelasnya.
Baca juga: YLKI Nilai Perluasan Ganjil Genap Hanya Setengah Hati
Tak hanya itu, ia juga meminta agar Pemprov memperkuat jaringan dan layanan transportasi.
"Kemudian juga memperkuat jaringan dan pelayanan transportasi umum, khususnya Trans-Jakarta disterilkan jalurnya, agar waktu tempuhnya makin cepat. Dan adanya sarana transportasi pengumpan ke halte-halte Trans-Jakarta yang lebih memadai," tuturnya.
Sebelumnya, YLKI menilai kebijakan perluasan sistem ganjil-genap yang baru saja dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan efektif menekan kemacetan dan polusi di Jakarta.
Ia menilai Pemprov DKI melakukan kebijakan perluasan sistem ganjil-genap dilakukan setengah hati di tengah tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara Ibu Kota.
"Penerapannya hanya setengah hati. Pengecualian sepeda motor yang tak terkena ganjil genap akan mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi atau berpindah ke sepeda motor," tukasnya.(OL-5)
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved