Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dengan diterapkannya kebijakan perluasan ganjil-genap di Jakarta, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan potongan harga pajak pada kendaraan pribadi roda empat.
"YLKI meminta agar pajak kendaraan bermotor pribadi roda empat diberikan diskon pajak. Mengingat dengan adanya ganjil genap pemilik kendaraan bermotor roda empat tidak bisa optimal menggunakan kendaraannya," kata Tulus dalam pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (15/8)
Ia menilai pemberlakuan potongan harga untuk pajak kendaraan roda empat agar perluasan kebijakan ganjil-genap menjadi kebijakan yang adil.
"Hal itu, agar perluasan ganjil genap menjadi kebijakan yang adil, " jelasnya.
Baca juga: YLKI Nilai Perluasan Ganjil Genap Hanya Setengah Hati
Tak hanya itu, ia juga meminta agar Pemprov memperkuat jaringan dan layanan transportasi.
"Kemudian juga memperkuat jaringan dan pelayanan transportasi umum, khususnya Trans-Jakarta disterilkan jalurnya, agar waktu tempuhnya makin cepat. Dan adanya sarana transportasi pengumpan ke halte-halte Trans-Jakarta yang lebih memadai," tuturnya.
Sebelumnya, YLKI menilai kebijakan perluasan sistem ganjil-genap yang baru saja dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan efektif menekan kemacetan dan polusi di Jakarta.
Ia menilai Pemprov DKI melakukan kebijakan perluasan sistem ganjil-genap dilakukan setengah hati di tengah tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara Ibu Kota.
"Penerapannya hanya setengah hati. Pengecualian sepeda motor yang tak terkena ganjil genap akan mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi atau berpindah ke sepeda motor," tukasnya.(OL-5)
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved