Kamis 15 Agustus 2019, 13:00 WIB

YLKI Nilai Perluasan Ganjil Genap Hanya Setengah Hati

Rifaldi Putra Irianto | Megapolitan
YLKI Nilai Perluasan Ganjil Genap Hanya Setengah Hati

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Rambu informasi perluasan ganjil genap Tomang-Slipi mulai terpasang di Simpang Tomang, Jakarta Barat.

 

KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan perluasan sistem ganjil genap yang baru saja dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI jakarta tidak akan efektif menekan kemacetan dan polusi di Jakarta.

Ia menilai Pemprov DKI melakukan kebijakan perluasan sistem ganjil-genap secara setengah hati, di tengah tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara Ibu Kota.

"Penerapannya hanya setengah hati, Pengecualian sepeda motor yang tidak terkena ganjil genap akan mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi atau berpindah ke sepeda motor," kata Tulus dalam pesan singkat, Kamis (15/8).

Menurutnya, jika kemudian migrasi para pengguna roda empat menjadi menggunakan sepeda motor terjadi akan mengakibatkan polusi Jakarta kian pekat.

"Menurut data KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel), sepeda motor berkontribusi paling signifikan terhadap polusi udara yakni dari 19.165 ton polutan/hari di Jakarta sebesar 44,53% bersumber dari sepeda motor, mobil sebesar 16,11%, bus sebesar 21,43%, truk sebesar 17,7%, dan bajaj sebesar 0,23%. Peralihan pengguna (kendaraan roda empat) ke sepeda motor akan mengakibatkan polusi di Jakarta kian pekat," jelasnya.

Baca juga: Kamis Pagi, Kualitas Udara Jakarta tidak Sehat

Selain itu, Tulus juga menyebutkan wacana pengecualian taksi daring dalam sistem ganjil-genap akan mengakibatkan pengguna kendadaan roda empat berpindah ke taksi daring.

"Wacana pengecualian taksi online juga merupakan langkah mundur, bahkan merupakan bentuk inkonsistensi. Pengecualian ini akan memicu masyarakat berpindah ke taksi online dan upaya mendorong masyarakat berpindah ke angkutan masal seperti Trans-Jakarta, MRT, dan Commuter Line, akan gagal," sebutnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah harus mulai mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk mulai menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan.

"Sudah sangat pantas jika Jakarta melarang penggunaan BBM jenis bensin premium bahkan pertalite. Dan mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan BBM standar Euro 4, Sebab hanya dengan BBM standar Euro 4, kualitas udara di Jakarta bisa diselamatkan," pungkasnya. (OL-2)

Baca Juga

MI/Adi Kristiadi

Pembukaan Sekolah di Jakarta Tergantung Perkembangan Kasus

👤Putri Anisa Yuliani/Hilda Julaika 🕔Selasa 24 November 2020, 21:06 WIB
DKI menyebut berbagai persiapan dari sisi ketentuan prasarana dan sarananya sedang...
AFP

Kasus Baru Positif Korona di Jakarta Bertambah 1.015 Orang

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 24 November 2020, 21:00 WIB
Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 63 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 8.559...
Antara/Akbar Nugroho

DPRD DKI Prediksi Ekonomi Jakarta Membaik di 2021

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 24 November 2020, 20:43 WIB
Bangkitnya sektor pariwisata bisa meningkatkan pertumbuhan pajak hotel dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya