Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyebut belum terpilihnya wakil gubernur hingga saat ini menandakan DPRD telah menunda hak masyarakat.
Menurutnya, masyarakat berhak memiliki pemimpin daerah yang lengkap yang bisa bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat.
Belum terpilihnya wagub oleh DPRD DKI juga mencoreng kinerja dewan dan bisa membuat citra dewan semakin jatuh di mata masyarakat.
"Kalau kita, pertama kan ini sudah berjalan lama. Kedua kemudian menilai kinerjanya DPRD, ketiga terkait pelayanan masyarakat. Jadi haknya masyarakat mendapat wagub itu terganggu karena proses wagub tidak dijalankan. Kalau saya ya menyerahkan kepada masyarakat menilai," kata Suhaimi saat dihubungi, Selasa (13/8).
Di sisi lain, waktu yang dimiliki anggota DPRD DKI periode 2014-2019 tinggal dua pekan lagi menyusul akan dilantiknya DPRD DKI periode 2019-2024 pada 26 Agustus mendatang.
Jika hingga waktu tersebut wagub belum juga terpilih, penentuan pengisi kursi wagub akan terus tertunda hingga DPRD yang baru menetapkan alat kelengkapan dewan.
Baca juga: Kemendagri Tegur DPRD Wagub DKI Segera Dipilih
Setidaknya perlu waktu dua bulan sampai diterapkannya ketua, wakil ketua DPRD, ketua fraksi, ketua komisi, hingga pembentukan badan-badan di legislatif.
Namun, menurut Suhaimi, sempit atau longgarnya waktu yang tersedia untuk melakukan pemilihan wagub bergantung pada niat seluruh anggota dewan.
"Kembali kepada prosesnya supaya bisa berjalan. Tinggal prosesnya mau dijalani atau enggak. Kalau prosesnya nggak dijalani ya mau sampai kapan pun ya nggak jalan. Kalau mau dijalani dua hari selesai," tegasnya.
Hingga kini, menjelang setahun mundurnya Sandiaga Uno dari kursi wagub DKI, belum juga ada pengganti pengisi posisi wagub DKI. DPRD DKI pun sempat mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri terkait tidak adanya wagub. (OL-2)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
WAKIL Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy membuka secara resmi kegiatan Bazar Ramadan 1445 Hijriah di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (2/4)
Tingkat kemiskinan Sumsel pada September 2022 menurun menjadi 11,9 persen dan merupakan laju penurunan tertinggi secara nasional.
Program ini selain untuk meningkatkan pemahaman para ASN juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan investasi pasar modal.
Sesuai janji, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Hari ini KPK memanggil tiga penyelenggara negara dari tiga pemda untuk klarifikasi LHKPN.
Pemprov Lampung memastikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim akan memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved