Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan pihaknya tidak melakukan politik uang seperti yang dituduhkan oleh Partai Solidaritas Indonesia.
Ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Suhaimi menyebut ingin agar dua kadernya yang dicalonkan menjadi wagub DKI yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto terpilih dengan proses yang semestinya sehingga sah di mata hukum.
"Kita berharap ini berjalan dengan baik, profesional , bersih. Jadi yang terjadi ini wagubnya juga wagub yang legitimate," ujarnya, Senin (15/7).
Suhaimi justru menyebut dugaan itu tidak relevan. Suhaimi sendirin terlibat langsung dalam proses pemilihan wagub karena turut serta duduk menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub.
Baca juga : Gerindra Tantang PSI Soal Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
"Agak lucu gitu maksudnya yang mengisukan itu karena terlalu jauh. Tatib (Tata tertib) saja belum. Panitia pemilihan juga belum dibentuk kemudian sudah paripurna. Kalau besok dua hari lagi paripurna kemudian diisukan itu dan mendapatkan bukti, itu masih agak inilah. Lah ini tatib saja belum," tukasnya.
Tuduhan PSI tersebut justru menurutnya bisa mencemarkan anggota DPRD jika tidak terdapat bukti yang valid.
"yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ungkapnya.
Sebelumnya, PSI mengatakan memiliki info bahwa ada politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI. Para anggota DPRD DKI disebut diberi sejumlah uang agar mau hadir dalam rapat paripurna pemilihan wagub.
Hal itu diduga agar rapat paripurna dapat kuorum dan salah satu cawagub bisa langsung terpilih.(OL-7)
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved