Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan pihaknya tidak melakukan politik uang seperti yang dituduhkan oleh Partai Solidaritas Indonesia.
Ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Suhaimi menyebut ingin agar dua kadernya yang dicalonkan menjadi wagub DKI yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto terpilih dengan proses yang semestinya sehingga sah di mata hukum.
"Kita berharap ini berjalan dengan baik, profesional , bersih. Jadi yang terjadi ini wagubnya juga wagub yang legitimate," ujarnya, Senin (15/7).
Suhaimi justru menyebut dugaan itu tidak relevan. Suhaimi sendirin terlibat langsung dalam proses pemilihan wagub karena turut serta duduk menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub.
Baca juga : Gerindra Tantang PSI Soal Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
"Agak lucu gitu maksudnya yang mengisukan itu karena terlalu jauh. Tatib (Tata tertib) saja belum. Panitia pemilihan juga belum dibentuk kemudian sudah paripurna. Kalau besok dua hari lagi paripurna kemudian diisukan itu dan mendapatkan bukti, itu masih agak inilah. Lah ini tatib saja belum," tukasnya.
Tuduhan PSI tersebut justru menurutnya bisa mencemarkan anggota DPRD jika tidak terdapat bukti yang valid.
"yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ungkapnya.
Sebelumnya, PSI mengatakan memiliki info bahwa ada politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI. Para anggota DPRD DKI disebut diberi sejumlah uang agar mau hadir dalam rapat paripurna pemilihan wagub.
Hal itu diduga agar rapat paripurna dapat kuorum dan salah satu cawagub bisa langsung terpilih.(OL-7)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved