Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan pihaknya tidak melakukan politik uang seperti yang dituduhkan oleh Partai Solidaritas Indonesia.
Ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Suhaimi menyebut ingin agar dua kadernya yang dicalonkan menjadi wagub DKI yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto terpilih dengan proses yang semestinya sehingga sah di mata hukum.
"Kita berharap ini berjalan dengan baik, profesional , bersih. Jadi yang terjadi ini wagubnya juga wagub yang legitimate," ujarnya, Senin (15/7).
Suhaimi justru menyebut dugaan itu tidak relevan. Suhaimi sendirin terlibat langsung dalam proses pemilihan wagub karena turut serta duduk menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub.
Baca juga : Gerindra Tantang PSI Soal Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
"Agak lucu gitu maksudnya yang mengisukan itu karena terlalu jauh. Tatib (Tata tertib) saja belum. Panitia pemilihan juga belum dibentuk kemudian sudah paripurna. Kalau besok dua hari lagi paripurna kemudian diisukan itu dan mendapatkan bukti, itu masih agak inilah. Lah ini tatib saja belum," tukasnya.
Tuduhan PSI tersebut justru menurutnya bisa mencemarkan anggota DPRD jika tidak terdapat bukti yang valid.
"yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ungkapnya.
Sebelumnya, PSI mengatakan memiliki info bahwa ada politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI. Para anggota DPRD DKI disebut diberi sejumlah uang agar mau hadir dalam rapat paripurna pemilihan wagub.
Hal itu diduga agar rapat paripurna dapat kuorum dan salah satu cawagub bisa langsung terpilih.(OL-7)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved