Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta William Yani mendukung sistem pembatasan kendaraan roda empat dengan nomor kendaraan ganjil dan genap yang diberlakukan selama Asian Games 2018.
Usul penerapan kembali sistem ganjil genap versi Asian Games 2018, sebelumnya dikemukakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Usul itu pun sudah disampaikan resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Saya dukung itu," kata Yani saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (12/7).
Perlu diketahui sistem ganjil genap dengan waktu lebih panjang pernah diterapkan saat perhelatan Asian Games 2018. Selama itu diterapkan ganjil genap sejak pukul 06.00 hingga pukul 21.00 WIB.
Masa penerapan ganjil genap ini lebih panjang dari waktug normal yang hanya diterapkan pada pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00.
Baca juga: Penerapan Ganjil Genap Versi Asian Games Tunggu Anies Pulang
BPTJ beralasan dengan waktu penerapan yang lebih panjang, kemacetan terbukti berkurang.
Yani pun mengaku turut merasakan kemacetan berkurang pada saat itu. Namun, dirinya menyarankan Dishub DKI, Polda Metro Jaya beserta BPTJ melakukan uji coba terlebih dulu. Uji coba dapat dilakukan dengan menerapkan masa waktu yang berbeda-beda.
"Jangan 15 jam juga sih itu terlalu lama. Misalnya uji coba dengan lama waktu 12 jam. Lalu hasilnya apa. Lalu uji coba lagi dengan lama waktu 15 jam kemudian dievaluasi. Dilihat hasilnya mana yang lebih efektif, itu lah nanti yang dipakai," ungkapnya.
Masa uji coba juga harus diberlakukan kembali agar masyarakat yang mungkin lupa dengan kebijakan tersebut bisa beradaptasi.
"Jadi kalau pas awal-awal pasti kaget kan itu. Pasti banyak yang melanggar deh. Makanya perlu uji coba untuk membiasakan dulu," terangnya.(OL-5)
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved