Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEDAGANG handuk keliling kecipratan rezeki saat berjualan di sekitar lokasi aksi massa di kawasan Patung Kuda Monas dan sekitar Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
"Biasanya saya berjualan di terminal, dapatnya tidak sampai Rp100.000 berjualan dari pagi sampai sore hari. Ini kali kedua berjualan di sini, besok rencananya juga ke sini lagi," kata Haris, 40, di Jakarta, Rabu (26/6).
Haris mengaku saat berjualan di lokasi aksi sekitar Patung Kuda Monas, ia bisa mendapatkan keuntungan lebih dari Rp300.000. Itu pun dia tak perlu berjualan sampai larut.
"Paling setengah hari, sampai siang. (Pengunjuk rasa) perlu handuk untuk menyeka keringat," katanya.
Baca juga: Peserta Tahlil Akbar Berdatangan ke Monas
Ada dua jenis handuk yang dijual Haris, yakni handuk dengan panjang sisi 25 sentimeter dan 60 sentimeter.
"Yang kecil Rp5.000 dan yang besar Rp25.000. Semoga aksi kali ini berlangsung damai, semuanya mendapat berkah," ujarnya.
Elemen Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan berencana menggelar aksi bertajuk Tahlil akbar 266 di kawasan Tugu Patung Kuda Monas pada Rabu (26/6), pukul 08.00.
Organisasi yang tergabung dalam gerakan itu yakni, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Front Pembela Islam, dan Alumni 212. (OL-2)
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Amnesty International Indonesia mendesak agar ke depan mekanisme pemilihan hakim MK benar-benar menjamin integritas, independensi, serta kapasitas calon hakim.
I Dewa Gede Palguna yang merupakan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merespons kekhawatiran pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK.
DOSEN Hukum Tata Negara Herdiansyah Hamzah menilai pencalonan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir jadi hakim MK dapat menimbulkan persoalan independensi Mahkamah Konstitusi
penetapan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim MK usulan DPR, memperparah masalah independensi dan memicu konflik kepentingan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved