Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PEDAGANG handuk keliling kecipratan rezeki saat berjualan di sekitar lokasi aksi massa di kawasan Patung Kuda Monas dan sekitar Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
"Biasanya saya berjualan di terminal, dapatnya tidak sampai Rp100.000 berjualan dari pagi sampai sore hari. Ini kali kedua berjualan di sini, besok rencananya juga ke sini lagi," kata Haris, 40, di Jakarta, Rabu (26/6).
Haris mengaku saat berjualan di lokasi aksi sekitar Patung Kuda Monas, ia bisa mendapatkan keuntungan lebih dari Rp300.000. Itu pun dia tak perlu berjualan sampai larut.
"Paling setengah hari, sampai siang. (Pengunjuk rasa) perlu handuk untuk menyeka keringat," katanya.
Baca juga: Peserta Tahlil Akbar Berdatangan ke Monas
Ada dua jenis handuk yang dijual Haris, yakni handuk dengan panjang sisi 25 sentimeter dan 60 sentimeter.
"Yang kecil Rp5.000 dan yang besar Rp25.000. Semoga aksi kali ini berlangsung damai, semuanya mendapat berkah," ujarnya.
Elemen Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan berencana menggelar aksi bertajuk Tahlil akbar 266 di kawasan Tugu Patung Kuda Monas pada Rabu (26/6), pukul 08.00.
Organisasi yang tergabung dalam gerakan itu yakni, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Front Pembela Islam, dan Alumni 212. (OL-2)
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved