Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gembong Warsono mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak melakukan operasi yustisi sejak tahun lalu.
Menurutnya, operasi yustisi dilakukan bukan berarti DKI menolak warga untuk datang ke Jakarta. Operasi yustisi penting dilakukan untuk mengetahui potensi pertambahan penduduk Jakarta.
"Penting sekali itu. Bahwa nanti akan terlihat pertambahan penduduk yang terjadi setelah lebaran itu seperti apa. Lalu program apa yang bisa dilakukan setelah ada data itu," kata Gembong ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (30/5).
Baca juga : Anies Ganti Operasi Yustisi dengan Pelayanan Administrasi
Gembong juga menegaskan operasi yustisi baiknya dilakukan secara bertahap dan bukan hanya satu kali.
Operasi yustisi yang dilakukan berkali-kali dalam jangka waktu tertentu nantinya bisa menentukan warga pendatang yang tidak mampu produktif di Jakarta sehingga harus dipulangkan ke daerah asal atau pilihan lainnya ialah mendapat pembinaan.
Ia pun khawatir jika operasi yustisi tidak dilakukan, Pemprov DKI nantinya akan kewalahan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat permasalahan penduduk.
"Jadi jangan sampai mereka yang datang ke sini akhirnya dibiarkan tidak produktif lalu akan menimbulkan masalah," tegasnya. (OL-8)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Kota Depok diminta mempersiapkan jaminan kesempatan untuk bekerja.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan para pendatang dari daerah lain tinggal ke Jakarta pascalebaran. pihaknya tidak akan menggelar operasi yustisi
Pendatang baru yang akan datang usai Lebaran tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak akan menerapkan kebijakan yustisi atau penertiban secara hukum bagi pendatang baru pada musim Lebaran tahun ini.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved