DPRD Kritisi Anies Tiadakan Operasi Yustisi

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gembong Warsono mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak melakukan operasi yustisi sejak tahun lalu.

Menurutnya, operasi yustisi dilakukan bukan berarti DKI menolak warga untuk datang ke Jakarta. Operasi yustisi penting dilakukan untuk mengetahui potensi pertambahan penduduk Jakarta.

"Penting sekali itu. Bahwa nanti akan terlihat pertambahan penduduk yang terjadi setelah lebaran itu seperti apa. Lalu program apa yang bisa dilakukan setelah ada data itu," kata Gembong ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (30/5).

Gembong juga menegaskan operasi yustisi baiknya dilakukan secara bertahap dan bukan hanya satu kali.

Operasi yustisi yang dilakukan berkali-kali dalam jangka waktu tertentu nantinya bisa menentukan warga pendatang yang tidak mampu produktif di Jakarta sehingga harus dipulangkan ke daerah asal atau pilihan lainnya ialah mendapat pembinaan.

Ia pun khawatir jika operasi yustisi tidak dilakukan, Pemprov DKI nantinya akan kewalahan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat permasalahan penduduk.

"Jadi jangan sampai mereka yang datang ke sini akhirnya dibiarkan tidak produktif lalu akan menimbulkan masalah," tegasnya. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi