Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI massa yang dipusatkan di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI hingga Rabu pukul 13.30 WIB terpantau kondusif dan tertib.
Ratusan peserta aksi yang menyemut di persimpangan Jalan MH Thamrin dan Wahid Hasyim menyuarakan aspirasi mereka dengan meneriakkan yel-yel dan bertepuk tangan.
Baca juga: Polri Bantah Serang Masjid dan Personel Brimob asal Tiongkok
Mereka mendendangkan yel-yel di hadapan para petugas gabungan TNI/Polri. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Bawaslu bersikap transparan dengan mengungkapkan dugaan kecurangan dalam pemilu serentak, 17 April lalu.
"Kami berharap tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dari proses pemilu kemarin. Hari ini, kami berjuang atas nama rakyat, menuntut penegakan keadilan agar Bawaslu dan KPU mau bersikap bijaksana," kata Bima, peserta aksi.
Baca juga: Gus Sholah: Aksi Demo di Bawaslu tidak Terkait Gerakan Bela Islam
Sementara itu, aktivitas di Kantor Bawaslu RI terpantau lengang. Di bagian lobi gedung utama, terdapat sedikitnya lima orang anggota satuan pengamanan. Tim satuan pengamanan juga ikut berjaga bersama anggota TNI/Polri di setiap akses pintu Gedung Bawaslu.
"Sejak kemarin (Senin) pun sebenarnya sebagian besar staf sudah diliburkan, kecuali untuk staf operasional yang harus tetap berjaga, misalnya tim Gakkumdu (Penegakan Sentra Hukum Terpadu)," ujar petugas keamanan Bawaslu Eric. Dampak aksi siang ini, pihak berwajib menutup jalur utama menuju Jalan MH Thamrin dan beberapa ruas jalan di sekitarnya seperti Jalan Wahid Hasyim, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jalan Sudirman, dan Jalan Imam Bonjol. (RO/OL-6)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved