Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGUNGKAPAN dan penangkapan sel-sel teroris di Bogor dan Depok oleh Polri membuktikan bahwa ada pihak-pihak radikal yang ingin merusak kondisi keamanan yang kondusif. Apalagi fakta dari pengakuan tersangka bahwa bom akan diledakkan saat aksi 22 Mei.
KH Ali Syibromalisi, pimpinan Pondok Pesantren Alquran (PPQ) Tansyitul Muta'allimin Bogor, mengapresiasi kinerja Polri dalam mengantisipasi 'penumpang gelap' yang akan menyusup di acara aksi 22 Mei tersebut.
"Kami sangat mengapresiasi kinerja Polri yang sigap mengantisipasi kelompok teroris yang ingin melakukan aksi pengeboman di 22 Mei nanti. Tentu kami mengutuk segala bentuk teror yang mengancam tegaknya NKRI," kata Kiai Ali di Bogor, Jawa Barat, Senin (21/5).
"Masyarakat Indonesia, wabil khusus umat muslim, jangan mau dikelabui oleh seruan people power atau gerakan yang mengatasnamakan gerakan kedaulatan rakyat apa pun karena rentan dimanfaatkan oleh kelompok teroris," lanjut Kiai Ali.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa segenap Ponpes di Kabupaten Bogor dan Depok merasa wajib untuk merapatkan barisan untuk menjaga NKRI dengan menggelar acara Deklarasi dan Doa Forum Ponpes Jaga NKRI ini yang diselenggarakan atas dasar kecintaan terhadap NKRI. Para ulama dan santri memiliki tanggung jawab menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
"Di samping itu kami melihat aksi people power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat ini rentan ditunggangi 'penumpang gelap' yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa," ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan KH Faisal Ridwan dari Ponpes Miftahul Ulum tentang gerakan people power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat. Menurutnya, people power sebenarnya sudah kita laksanakan pada 17 April lalu. Ketika masyarakat Indonesia berbondong-bondong ke TPS dan menentukan pilihannya di bilik suara.
"Pemilu 17 April kemarin adalah wujud kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sebagai wujud people power. Jadi people power itu bukan di jalanan. Bukan pula mendeligitimasi KPU," kata Kiai Ridwan.
Acara deklarasi dan doa bersama tersebut diselenggarakan di PPQ Tansyitul Muta'allimin, Jl Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jabar, Selasa.
Selain doa bersama untuk kondusivitas dan keamanan nasional pascapemilu, kegiatan yang diinisiasi Forum Ponpes Jaga NKRI yang terdiri atas 52 Ponpes di Kabupaten Bogor dan Depok ini akan mendeklarasikan beberapa hal penting.
Baca juga: Ada Aksi 22 Mei, TransJakarta Koridor 1 Dialihkan
Adapun poin-poin tersebut yakni pertama, apresiasi kinerja Polri yang berhasil mengungkap dan menangkap teroris yang akan beraksi pada 22 Mei nanti.
Kedua, meminta umat tetap waspada terhadap skenario kelompok radikal, musuh Pancasila dan NKRI yang akan menunggangi 22 Mei untuk membuat kerusuhan dan teror. Umat Islam menolak aksi people power. Hal ini pun sesuai dengan Keputusan Bahtsul Matsail Kebangsaan yang dikeluarkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang didasarkan pads dalil-dalil yang sangat kuat
.Ketiga, Forum Ponpes Jaga NKRI percaya terhadap KPU dan Bawaslu sebagai ulil amri dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan aman, damai, transparan, jujur dan adil. Keempat, seluruh Ponpes dan para santri siap menjaga sepenuhnya NKRI dan melawan setiap upaya untuk memecah belahnya.
Kelima, poin-poin di atas selaras dengan perjuangan muassis (pendiri) NKRI yaitu ulama Ahluss Sunnah wal Jamaah yang senantiasa menjaga Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah, Ukhuwwah Insaniyyah.
Terakhir, Forum Ponpes Jaga NKRI menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk menerima hasil keputusan KPU.
"Memprioritaskan kemaslahatan bangsa adalah yang utama karena semua yang terjadi di atas muka bumi ini semata-mata atas kehendak Allah," ujar Ustaz Miftahuddin.
"KPU telah melakukan rekapitulasi secara nasional dan mengumumkan pasangan 01 sebagai pemenang. Selamat kepada Pak Jokowi Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Semoga amanah dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi," pungkasnya. (RO/OL-1)
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Workshop Reviu Draf 1 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI dan SPME) Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal.
MAJELIS Masyayikh mengingatkan pentingnya penerapan standar mutu tinggi dalam penyusunan jenjang lanjutan pendidikan tinggi pesantren.
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
210 pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa hanya 54% pesantren yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak,
KETUA Majelis Masyayikh, Abdul Ghaffar Rozin mengatakan bahwa tantangan besar pendidikan nonformal pesantren adalah keragaman antar pesantren.
Majelis Masyayikh memiliki otoritas penuh dalam penentuan standar mutu pesantren.
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Gerakan yang dianggap sebagai people power oleh sebagian kalangan itu, tidak punya urgensi yang jelas dilakukan pada Pemilu 2019.
Jaksa Agung memastikan penetapan tersangka murni hukum dan hanya kebetulan berada di tahun pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved