Soal Swastanisasi Air, Pemprov DKI Akan Konsultasi ke KPK

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses pengambil alihan pengelolaan air dari swasta yang saat ini sedang dijalankan. Rencananya, konsultasi akan dilakukan besok.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaifullah mengatakan dalam proses konsultasi itu, pihaknya hanya menjelaskan proses yang sedang berjalan dan bukan berkonsultasi tentang dugaan korupsi.

Baca juga: DLH akan Uji Publik Pergub Pengurangan Sampah Plastik

"Tidak ada itu (korupsi). Ya, siapa saja kan boleh berkonsultasi. Kita dengan Kejaksaan Agung saja boleh minta fatwa. Jadi ini proses yang sah saja," kata Syaifullah di Balai Kota, Jakarta, Kamis (9/5).

Menurutnya, KPK juga ingin mengetahui sejauh mana proses yang sudah dijalani oleh Pemprov DKI dalam rangka mengambil alih pengelolaan air dari PT Aetra Air Timur Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Terlebih media selalu memberikan porsi cukup besar dalam hal pemberitaan mengenai proses ini.

"Ini mau dilihat apa yang sudah dilakukan. Kan kita belum melakukan apa-apa terhadap itu. Kajiannya sana sini, kiri kanan kiri kanan semuanya dikaji, paling efektif, efisien, dan menguntungkan buat semua pihak," ujarnya.

Syaifullah menegaskan pihaknya akan mementingkan kebutuhan masyarakat ketika melakukan renegosiasi pengambilalihan pengelolaan air dari swasta.

Baca juga: Polres Jakbar Gandeng DEA Berantas Sindikat Dunia

Saat ini keterjangkauan suplai air kepada masyarakat baru mencapai 59,4%. Swasta diharuskan mencapai keterjangkauan suplai air hingga 82% hingga kontrak berakhir pada 2023 mendatang yang dikhawatirkan tidak akan terpenuhi.

"Ini kan kebutuhan dasar harus berkeadilan," terangnya. (OL-6)