Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BEREDARNYA berita bohong (hoaks) melalui video yang viral di media sosial terkait pemilihan presiden (Pilpres), pasca pemungutan suara Pemilu 2019, khususnya di wilayah Bekasi, membuat pihak kepolisian serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bekasi angkat bicara.
Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tomy Suswanto menegaskan, bahwa video viral soal kecurangan Pemilu (video viral di gudang KPU) yang beredar di medsos beberapa hari terakhir ini tidak benar (hoaks).
“Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran maka dilaporkan ke Bawaslu, kami Bawaslu sangat menyayangkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sudah memviralkan video yang belum tentu benar untuk menciptakan opini dimasyarakat, Bawaslu akan memproses pihak-pihak tersebut dengan Undang-Undang yang berlaku,” kata Tomy di Sekretariat Bawaslu Kota Bekasi, Jawa barati, Jumat (26/4) malam.
Selain Ketua Bawaslu Bekasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua KPUD kota Bekasi Nurul Sumarheni dan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dr Indarto, SH, S.Sos, SIK, M.Si.
Baca juga : KPU Se-DKI Jakarta akan Gelar Salat Gaib
Sementara itu, Ketua KPUD Kota Bekasi menegaskan, bahwa semua surat suara sudah aman. Pemindahan kotak suara ke gudang KPU sudah sesuai dengan jadwal dan tidak perlu diberitahukan kepada saksi terlebih kepada pihak yang tidak berkepentingan.
“Di dalam kotak tersebut sudah tidak ada formulir C1 berhologram karena sudah dipindahkan ke kotak yang ada di PPK. Dan ada pernyataan bahwa kotak-kotak tersebut tidak digembok hal tersebut tidak benar karena semua kotak sudah kita gembok hanya ada satu atau dua kotak yang gemboknya terlepas pada saat proses pemindahan,” tegas Nurul.
Masih di tempat dan kesempatan yang sama, Kombes Indarto menegaskan akan menindak tegas perbuatan pelaku penyebar hoaks di medsos.
Menurutnya, KPUD Kota Bekasi sudah menjelaskan proses pemindahan distribusi telah sesuai mekanisme aturan yang ditetapkan. Bahkan, Kepolisian bertugas untuk memastikan proses penghitungan suara dan logistik berjalan dengan aman dan tertib.
“Jika ada Polisi di gudang adalah untuk pengamanan logistik di Pemilu. Siapapun yang merasa ada pelanggaran silahkan laporkan ke Bawaslu dan tidak memviralkan hal-hal yang tidak tepat. Kami Kepolisian akan menindak tegas jika terbukti terjerat dalam Undang Undang ITE,” terang Kombes Indarto menegaskan.
Sedangkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menyanyangkan pihak-pihak yang suka menyebarkan konten hoaks di medsos. Kombes Argo mengimbau agar masyarakat jangan mudah percaya dengan sumber-sumber yang belum bisa dipastikan kebenarannya. (RO/OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PUNCAK arus mudik lebaran 2026 di Jalan Raya Nagreg, Jawa Barat, diperkirakan akan terjadi hari ini (19/3).
KEBAKARAN hutan dan lahan atau karhutla mulai mengintai di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di Kecamatan Cireunghas, dilaporkan terjadi kebakaran hutan di lahan sekitar 2.000 meter persegi.
TIGA hari menjelang Hari Raya Idulfitri, harga kebutuhan pokok terutama daging sapi 19 Maret 2026 di Pasar Pamanukan, Subang, Jawa Barat, mengalami kenaikan yakni Rp180 ribu per kilogram.
Keberadaan cosplayer merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kota yang harus dijaga keberlangsungannya.
DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat (Jabar) menerima aduan terkait masalah tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026.
Bagi mereka, ini bukan sekadar agenda rutin, tapi cara menjaga ingatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved