Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon tunggal Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah-Sahrudin unggul dari kotak kosong di real count yang digelar di kediaman Arief R Wismansyah di Kota Tangerang, Banten kemarin.
Dalam penghitungan suara tersebut, pasangan calon petahana meraih 86% dari jumlah total pemilih yang ada di Kota Tangerang yakni 1.027.522 pemilih. Sedangkan kotak kosong hanya mendapat 14% suara.
Menyikapi hal itu, Arief R Wismansyah yang didampingi Sahrudin berjanji tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut untuk membangun kota Tangerang yang lebih baik dan maju, demi kesejahteraan masyarakat kota Tangerang.
"Kami ucapkan terima kasih. Yang terpenting setelah pesta demokrasi ini dilaksanakan, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan keaatuan. Agar di lima tahun ke depan pembangunan di Kota Tangerang lebih baik," kata Arief.
Mengenai kotak kosong yang unggul di beberpa TPS di Kota Tangerang, Arief mengatakan, inilah sebuah demokrasi. Masyarakat bebas memilih sesuai dengan hati nurani. Dengan hasil peroleh suara pikada tersebut, kata dia, menjadi catatannya untuk melakukan pembangunan lebih merata di Tangerang.
"Ya apapun hasilnya patut kita syukuri untuk menjadi modal yang lebih baik di massa mendatang," kata Arief. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved