Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi nomor urut 1 Rahmat Effendy-Tri Adhianto unggul telak dalam proses hitung cepat versi dua lembaga survei yakni Media Survei Nasional (Median) dan SMRC. Perhitungan ini berdasarkan data masuk sebanyak 100%.
“Posisi saat ini hasil perhitungan cepat, pasangan Rahmat Effendi-Tri Adhianto unggul jauh dari Nur Supriyanto-Adhi Firdaus,” ungkap Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, Rabu (27/6).
Menurut Rico, umumnya data hasil perolehan suara bisa terlihat setelah data masuk sebanyak 50%. Trennya, data tersebut flat tidak akan berubah signifikan setelah data lainnya masuk. “Rasanya tidak mungkin kekejar, tinggal kita saksikan hasil perhitungan rill yang dilakukan KPU Kota Bekasi,” jelas Rico.
Dia menyampaikan, hasil survei yang dibuat lembaganya merupakan hasil dari proses random sampling 200 tempat pemungutan suara (TPS) dari 3030 TPS yang ada di Kota Bekasi. Dari hasil hitung cepat tersebut diperkirakan margin error yang diperoleh maksimum adalah 2%.
Calon Wali Kota Bekasi, nomor urut 1, Rahmat Effendi mengakui selama beberapa hari terakhir kampanye hitam memang mewarnai Pilkada Kota Bekasi. Namun nyatanya tak banyak memperngaruhi pilihan masyarakat. “Masyarakat sudah cerdas mengolah informasi,” ungkap Rahmat.
Dalam Pilkada kali ini, masyarakat sudah bisa membedakan antara informasi yang benar-benar maupun informasi hoax. “Artinya, masyarakat tidak terpengaruh dengan berbagai upaya dari lawan politik,” kata dia.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rahmat Effendi-Tri Adhianto, Sholihin menambahkan, warga Kota Bekasi masih menaruh kepercayaan terhadap petahana untuk memimpin Kota Bekasi selama lima tahun kedepan. Selama lima tahun dipimpin petahana, tingkat kepercayaan masyarakat mencapai 70%.
“Mayoritas warga Kota Bekasi menginginkan wilayahnya kembali dipimpin orang yang sama. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi, menandakan pendidikan politik juga meningkat,” tandas dia. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved